bablashot

  KAB/KO

  PROVINSI

  DPD

  DPR

  Artikel: "Bahaya Politik Uang dan Politik Identitas: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi" Pengantar Demokrasi adalah pondasi utama negara kita. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan mengawal demokrasi ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua bahaya yang sering mengancam demokrasi kita, yaitu politik uang dan politik identitas. Tujuan Sosialisasi ini bertujuan untuk: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan politik identitas. Mengembangkan sikap kritis masyarakat terhadap praktik politik uang dan politik identitas. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang dan politik identitas. Politik Uang Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang berharga kepada pemilih atau calon pemilih dengan maksud memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk calon pemilih, partai politik, atau kelompok kepentingan. B

HTTrack Versi 3.49-2 (20/05/2017) Perbaikan mesin (tetap hidup, pengalihan, tabel hash baru, pengujian unit)  Selamat datang HTTrack adalah utilitas browser offline gratis ( GPL , libre/free) dan mudah digunakan. Ini memungkinkan Anda mengunduh Dunia Situs Web yang luas dari Internet ke direktori lokal, membangun semua direktori secara rekursif, mendapatkan HTML, gambar, dan file lain dari server ke komputer Anda. HTTrack mengatur kerabat situs aslinya struktur tautan. Cukup buka halaman situs web yang "dicerminkan" di browser Anda, dan Anda dapat menelusuri situs tersebut dari tautan ke tautan, seolah-olah Anda sedang melihatnya online. HTTrack juga dapat memperbarui situs cermin yang ada, dan melanjutkan unduhan yang terputus. HTTrack sepenuhnya dapat dikonfigurasi, dan memiliki sistem bantuan terintegrasi. WinHTTrack adalah rilis HTTrack Windows (dari Windows 2000 hingga Windows 10 dan yang lebih baru), dan WebHTTrack adalah rilis Linux/U

Kesatuan dan Kolaborasi dalam Menjaga Demokrasi Pelantikan 1.912 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 2023-2028 menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga demokrasi yang kuat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Terlebih lagi, pemilu tahun 2024 diharapkan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terutama dalam hal keserentakan. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mendorong para anggota yang baru dilantik untuk menjaga soliditas dan komunikasi yang baik di antara sesama anggota Bawaslu serta dengan penyelenggara pemilu lainnya. Dalam situasi yang begitu krusial bagi masa depan demokrasi di Indonesia, dasar musyawarah mufakat menjadi prinsip utama yang dikedepankan daripada pendapat atau voting. Ini adalah langkah yang cerdas, mengingat keberhasilan pengawasan pemilu sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. Dalam suasana yang meriah, pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ini juga mencatat presta