bablashot

DINAS KUKM DAN PERINDAG: SYARAT MEMPROSES PERIZINAN

SYARAT-SYARAT PERIZINAN PERSYARATAN IZIN GANGGUAN (HO)

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 3 Tahun 2010

1.Foto Copy KTP Pemohon   =   2 Lembar
2.Pas Photo 3x4 Warna   =   2 Lembar
3.Materai 6000 Disediakan Pemohon   = 1 Lembar
4.Foto Copy Akte Perusahaan
5.Rekomendasi Dari Kepala Desa/ Camat Dilengkapi Dengan Sempadan
6.Rekomendasi dari Dinas Terkait
7.Foto Copy PBB 1 (Satu) Tahun Terakhir Bagi Milik Sendiri
8.Foto Copy IMB bagi Milik Sendiri
9.Foto Copy Sertifikat Tanah (milik sendiri)
10.Foto Copy Surat Keterangan Sewa Menyewa (Kalau Menyewa)
11.Izin Prinsip Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Rokan Hulu
12.Foto Copy Tanda Lunas Fiskal Daerah/ Pajak Reklame
13.Ketersediaan Sarana dan Prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan Usaha.
14.Pernyataan Pemohon Izin tentang Kesanggupan memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (bagi usaha tertentu seperti PT,CV,Firma dan BUL)
15.Poto Lokasi Usaha

PERSYARATAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 3 Tahun 2010

1.Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh LPJK dengan membawa SBU yang Asli;
2.Akte Pendirian Badan Usaha / Akte Terakhir;
3.NPWP Perusahaan;
4.Poto Copy Izin Gangguan
5.Tanda Daftar Perusahaan;
6.KTP Pimpinan Perusahaan;
7.Foto Copy Sertifikat Tenaga Teknis (SKA / SKT);
8.KTP Tenaga Teknis;
9.Susunan Penanggung Jawab Umum / Teknis Dan Pengurus Badan Usaha;
10.Kekayaan Bersih Badan Usaha (Neraca, Pajak Dll);
11.Pernyataan Tunduk Kepada Ketentuan Ketenaga Kerjaan, K3, Tata Ruang, Tata Bangunan, Tata Lingkungan, Perda Terkait;
12.Pernyataan Tunduk Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Kontruksi;
13.Pernyataan Memiliki Alamat Kantor;
14.Pas Photo Warna Pimpinan Perusahaan ukuran 4x6 cm Sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
15.Bukti Kepemilikan Peralatan;
16.Foto Kantor 1 Lembar Nama Perusahaan dan Fasilitas Ruangan Kantor;
17.IUJK Lama dikembalikan;

PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

A.Perseroan Terbatas ( PT ) Yang Berbadan Hukum

1.Foto Copy Akta Notaris Pendirian Dan Perubahan Perusahaan;
2.Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Dari Menteri Kehakiman RI;
3.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
4.Foto Copy NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) Perusahaan;
5.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus Bagi Yang Mendaftar Ulang );
6.Khusus bagi yang mendaftar ulang melampirkan SIUP yang asli
7.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) Lembar;
10.Denah Lokasi Perusahaan Yang Diketahui Lurah / Camat Setempat;
11.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan.
12.SIUP dileges dimana SIUP Pusat dikeluarkan (untuk SIUP Cabang)
13.Izin BANK INDONESIA (Khusus untuk BANK)

B.Perusahaan Perseroan Terbuka ( TBK )

1.Foto Copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka;
2.Foto Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Persetujuan Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.Foto Copy Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka;
4.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
5.Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) Tahun Buku Terakhir;
6.Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
7.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus bagi yang mendaftar ulang);
8.Khusus bagi yang mendaftar ulang melampirkan SIUP yang asli
9.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
10.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
11.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
12.Denah Lokasi Perusahaan yang diketahui Lurah / Camat Setempat;
13.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan Pengurusan.
14.SIUP dileges dimana SIUP Pusat dikeluarkan (untuk SIUP Cabang)

C.KOPERASI

1.Foto Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan Dari Instansi Berwenang;
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi;
3.Foto Copy NPWP Koperasi;
4.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 tahun terakhir khusus bagi yang mendaftar ulang );
5.Khusus bagi yang mendaftar ulang melampirkan SIUP Asli;
6.Poto Copy Surat Izin Gangguan
7.Neraca Koperasi;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
10.Denah Lokasi Koperasi yang diketahui Lurah/Camat setempat;
11.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan Pengurusan;
12.Susunan Pengurusan Koperasi yang diketahui oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu;

D.Perusahaan Persekutuan ( CV ) Dan Firma

1.Foto Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan;
3.Foto Copy NPWP Perusahaan;
4.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus bagi yang mendaftar Ulang );
5.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
6.Khusus yang Mendaftar Ulang/Perubahan lampirkan SIUP/TDP Asli;
7.Neraca Perusahaan;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
10.Denah Lokasi Koperasi yang diketahui Lurah/Camat setempat;
11.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan Pengurusan;
12.Tanda Daftar Industri (TDI) jika Usaha berbentuk Industri;

E.Perusahaan Perseorangan ( PO )

1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan;
2.Foto Copy NPWP Perorangan;
3.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 tahun terakhir Khusus bagi yang mendaftar ulang );
4.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
5.Khusus yang Mendaftar Ulang/Perubahan Lampirkan SIUP/TDP Asli;
6.Neraca/Pernyataan Modal;
7.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
8.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
9.Denah Lokasi Koperasi yang diketahui Lurah/Camat setempat;
10.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan Pengurusan;
11.Tanda Daftar Industri (TDI) jika Usaha berbentuk Industri
12.Izin Apotik, Balai Pengobatan,Klinik Bersalin

PERSYARATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

A.Perseroan Terbatas ( PT ) Yang Berbadan Hukum

1.Foto Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
2.Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman RI;
3.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
4.Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
5.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 tahun terakhir Khusus bagi yang Mendaftar Ulang);
6.Khusus bagi yang mendaftar ulang lampirkan TDP Asli;
7.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
10.Denah Lokasi Perusahaan yang diketahui Lurah/Camat Setempat;
11.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan.
12.Tanda Daftar Perusahaan Leges, dimana TDP Pusat dikeluarkan (jika Cabang)
13.Izin BANK INDONESIA (khusus untuk BANK)

B.Perusahaan Perseroan Terbuka ( TBK )

1.Foto Copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka;
2.Foto Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Persetujuan Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.Foto Copy Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa Perusahaan yang Bersangkutan telah melakukan Penawaran Umum secara Luas dan Terbuka;
4.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
5.Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) Tahun Buku Terakhir;
6.Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
7.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 tahun terakhir Khusus bagi yang mendaftar ulang);
8.Khusus bagi yang mendaftar ulang lampirkan TDP Asli;
9.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
10.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
11.Pas Photo Warna Ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
12.Denah Lokasi Perusahaan Yang Diketahui Lurah / Camat Setempat;
13.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan.
14.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Pusat dikeluarkan (jika cabang)

C.KOPERASI

1.Foto Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan Dari Instansi Berwenang;
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi;
3.Foto Copy NPWP Koperasi;
4.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus bagi yang Mendaftar Ulang );
5.Khusus bagi yang Mendaftar Ulang/Perubahan Lampirkan SIUP/TDP Asli;
6.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
7.Neraca Koperasi;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
10.Denah Lokasi Koperasi Yang Diketahui Lurah / Camat Setempat;
11.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan;
12.Susunan Pengurusan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu;

D.Perusahaan Persekutuan ( CV ) Dan Firma

1.Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftar pada Pengadilan Negeri;;
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan;
3.Foto Copy NPWP Perusahaan;
4.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus bagi yang Mendaftar Ulang);
5.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
6.Khusus bagi yang Mendaftar Ulang/Perubahan Lampirkan SIUP/TDP Asli;
7.Neraca Koperasi;
8.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
9.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
10.Denah Lokasi Koperasi Yang Diketahui Lurah/Camat Setempat;
11.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan;
12.Tanda Daftar Industri (TDI) jika berbentuk Industri

E.Perusahaan Perseorangan ( PO )

1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan;
2.Foto Copy NPWP Perorangan;
3.Foto Copy NPWPRD Perusahaan & Fiskal Terakhir Perusahaan (5 Tahun Terakhir Khusus Bagi Yang Mendaftar Ulang);
4.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
5.Khusus yang Mendaftar Ulang/Perubahan Lampirkan SIUP/TDP Asli;
6.Neraca/Pernyataan Modal;
7.Materai Rp. 6.000,- 4 (Empat) Lembar;
8.Pas Photo Warna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
9.Denah Lokasi Koperasi Yang Diketahui Lurah / Camat Setempat;
10.Surat Kuasa Bagi Yang Mewakilkan Pengurusan;

PERSYARATAN IZIN REKLAME

1.Mengisi Formulir Permohonan Izin Reklame dari Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
3.Surat Perjanjian Sewa Menyewa dari Pemilik Tanah
4.Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jika Reklame berada ditanah Pemerintah
5.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan
6.Rekomendasi Camat
7.Surat Permohonan dari Perusahaan (Kop Perusahaan)
8.Foto copy Tanda Lunas Pajak Reklame dari KPTP
9.Materai Rp. 6.000,- Sebanyak 2 ( dua ) lembar
10.Pas Photo 3 X 4 = 2 Lembar

PERSYARATAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

1.Mengisi Formulir Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI) dari Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan;
2.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
3.Foto Copy Kartu NPWP
4.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
5.Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 ( dua ) lembar
6.Pas Photo Ukuran 3x4 cm Warna sebanyak 3 (tiga) lembar
7.Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan Hasil Pemeriksaan Labor (Khusus Industri Makanan dan Minuman)
8.Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Usaha Industri

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

1.Mengisi Formulir Permohonan Tanda Daftar Gudang dari Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan.
2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
3.Surat Perjanjian Pemakaian Gudang atau Penguasaan Gudang dengan Pemilik Gudang
4.IMB bagi Bangunan Milik Sendiri
5.Foto Copy TDI/IUI Bagi Usaha Industri Yang Memiliki Gudang
6.Foto Copy SIUP dan TDP Bagi Usaha Dagang Yang Memiliki Gudang
7.Foto Copy Surat Izin Gangguan, Khusus Yang Mendaftar Ulang/Perubahan Lampirkan Izin Gangguan dan TDG Asli
8.Pas Photo Warna Ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) Lembar
9.Denah Lokasi Gudang dan Ukuran Luas Gudang Yang Diketahui Camat / Lurah Setempat
10.Materai Rp. 6.000,- = 1 (satu) Lembar
11.Surat Kuasa bagi yang mewakilkan

PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

1.Mengisi Formulir Permohonan Izin Usaha Industri (IUI)Model Pm-III dari Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
2.Foto Copy Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL,UKL,UPL)
3.Foto Copy Surat Izin Gangguan;
4.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.Foto Copy Kartu NPWRD dan NPWP
6.Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
7.Pas Photo Ukuran 3x4 cm berwarna 2 (dua) Lembar
8.Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar)
9.Surat Persetujuan Prinsip Model P1-I
10.Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Usaha Industri
11.Laporan Produksi siap berproduksi Komersial dari Perusahaan

PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1.Mengisi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (Pimb) Dari Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan.
2.Surat Keterangan Sempadan.
3.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
4.Foto Copy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah
5.Foto Copy Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir
6.Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
7.Rekomendasi Camat
8.Gambar Rencana Bangunan secara lengkap yang dibuat sendiri oleh Pemohon
9.Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Untuk Tower Seluler, Stasiun TV, Radio dan sejenisnya)
10.UKL/UPL, AMDAL untuk Perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup (Pabrik dan Perumahan 4 ha, SPBU, Rumah Sakit, dll)
11.Rekomendasi dari Kandepag (untuk Rumah Ibadah)
12.Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Untuk Apotik, Klinik, dan Sejenisnya)
13.Rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk Bangunan Sekolah    (Lembaga Pendidikan Swasta)
14.Melampirkan Surat Penunjukan Pelaksana dan Pengawas Bangunan (Khusus Untuk Pemohon IMB yang diajukan oleh Perusahaan atau yang dipersamaka);

PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN

1.Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran (Asli).
2.Nama Dan Photo Copy Identitas Saksi Kelahiran (2 Orang).
3.Poto Copy Kartu Keluarga Orang Tua Yang Berbasis Nik.
4.Poto Copy Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua (Ayah/Ibu).
5.Poto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua yang dikeluarkan oleh Kepala Kua Kecamatan untuk yang Beragama Islam dan Akta Perkawinan Orang Tua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang Non Islam atau Surat Keterangan Nikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana Format Terlampir.
6.Anak yang berusia melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya penerbitan Akta Kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja.

PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN

1.Asli Surat Pemberkatan Perkawinan Dari Gereja.
2.Poto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Mempelai.
3.Poto Copy Kartu Keluarga yang Berbasis Nik.
4.Pas Photo Bergandengan Berwarna 3x4 cm sebanyak 3 Lembar

PERSYARATAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk permohonan adalah perseorangan Indonesia.
2.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Pemohonan Badan Usaha Indonesia.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik pemohon Perseorangan Indonesia maupun Badan Usaha Indonesia.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusanpermohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

PERSYARATAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

1.Poto copy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan Pendafataran.
2.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
3.Foto copy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
4.Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart)
5.Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa
6.Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bile dipersyaratkan)
7.Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusanpermohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

PERSYARATAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

1.Poto copy Izin Usaha
2.Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya,
3.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
4.Keterangan Rencana Kegiatan (Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi diagram alir/flowchart dan Uraian Kegiatan Sektor Jasa)
5.Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bile dipersyaratkan)
6.Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7.Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusanpermohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

PERSYARATAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

1.Poto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan Perubahannya.
2.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
3.Untuk Perubahan Bidang Usaha Jenis/Kapasitas Produksi dilengkapi dengan Keterangan Rencana Kegiatan (Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi diagram alir/flowchart dan Uraian Kegiatan Sektor Jasa)
4.Pekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bile dipersyaratkan)
5.Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

PERSYARATAN IZIN USAHA,IZIN USAHA PERLUASAN, IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MARGER) DAN IZIN USAHA PERUBAHAN

A.Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi Perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri yaitu:

1.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
2.Foto copy pendaftaran Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/izin usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.
3.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (foto copy sertifikat Hak Atas Tanah /Akta jual beli tanah oleh PPAT atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
5.Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (Foto copy IMB atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
6.Foto copy Izin Gangguan atau foto copy SITU
7.Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
8.Foto copy persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
9.Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat
10.Permohonan ditandadatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.
11.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

B.Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi Perusahaan yang berlokasi dikawasan industri

1.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
2.Foto copy pendaftaran Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/izin usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.
3.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (foto copy sertifikat Hak Atas Tanah /Akta jual beli tanah oleh PPAT atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
5.Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (Foto copy IMB atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
6.Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
7.Foto copy persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
8.Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
9.Permohonan ditandadatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.
10.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

PERSYARATAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MARGER)

1.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
2.Foto copy pendaftaran Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/izin usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.
3.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (foto copy sertifikat Hak Atas Tanah /Akta jual beli tanah oleh PPAT atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
5.Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (Foto copy IMB atau Foto copy Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
6.Foto copy Izin Gangguan atau foto copy SITU
7.Foto copy persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
8.Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
9.Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.
10.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
11.Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (Surving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12.Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (Surving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13.Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (Surving company)

PERSYARATAN IZIN USAHA PERUBAHAN

1.Foto copy Izin Prinsip/izin prinsip perluasan
2.Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan Pemegang Saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
3.Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.

DINAS KUKM DAN PERINDAG: SYARAT MEMPROSES PERIZINAN

Bojonegoro | eLSAL Minta Tinjau UKL/UPL Gasuma

Racun Gas PT Gasuma

eLSAL Minta Tinjau UKL/UPL Gasuma

Kamis, 10 Mei 2012 10:00:26

Reporter: Athok Moh. Nur Rozaqy

blokBojonegoro.com - Keberadaan pengolahan gas PT Gasuma yang cukup dekat dengan permukiman warga di Dusun Badegan, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, disorot tajam oleh tokoh sekitar. Jika tidak ada peninjauan aspek perizinan, maka keamanan dan perlindungan warga sekitar harus ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Studi Advokasi Lingkungan (eLSAL), Heri Sutarto, kepada blokBojonegoro.com. Dikatakan, jika peninjauan ulang perizinan mutlak harus dilakukan oleh pihak terkait. Sebab, PT Gasuma telah membahayakan warga sekitar.

"Sejak awal kami telah menyuarakan, apalagi jarak antara pusat pengolahan gas dengan warga cukup dekat. Bahkan, tidak sampai 100 meter dari warga terdekat atau sekitar 50-an meter," kata Heri.

Peninjauan menurut Heri harus dilakukan untuk mengecek keberadaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) pendirian pengolahan gas PT Gasuma. Jangan sampai kejadian gas yang lepas terulang kembali. Karena, warga yang awam akan kembali menjadi korbannya untuk terus menerus.

"Tidak hanya itu saja, sistem keamanan PT Gasuma harus ditingkatkan. Sebab, kami melihat kondisi ini telah sistemik sejak awal. Atau kesalahannya bertumpuk-tumpuk," lanjut Direktur eLSAL.

Ditegaskan kalau keberadaan pengolahan gas di PT Gasuma seharusnya bisa semakin meminimalisir keberadaan H2S di Central Processing Area (CPA) Mudi yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ). Tetapi kenyataannya tetap sama, yakni membahayakan warga.

"Permasalahan di sini sangat serius dan jangan dianggap mudah. Karena, yang menjadi korban tetap rakyat kecil," sambungnya. [roz/mad]
Teks foto/Athok Moh. Nur Rozaqy: PT Gasuma didemo warga sekitar
Bojonegoro | eLSAL Minta Tinjau UKL/UPL Gasuma

Dua Hotel di Sampang tidak Kantongi UKL-UPL - Radio Republik Indonesia - (RRI)

Dua Hotel di Sampang tidak Kantongi UKL-UPL
Tgl: 24/05/2013 01:26 Reporter: Supriyadi

KBRN, Sampang : Dari lima hotel yang beroprasi di Kabupaten Sampang, dua diantaranya belum melengkapai dokumen upaya kelola lingkungan (UKL) dan dokumen upaya pemantauan pengelolaan lingkungan (UPL), seperti Hotel Bahagia dan Hotel Racmad.
Penegasan tersebut disampaikan Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang Soeliman melalui stafnya Faisol Ansori.

Diterangkan Ansori, bahwa pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat agar hotel yang bersangkutan untuk segera melengkapi UKL-UPL sesuai dengan peraturan yang ada namun sampai saat ini belum ada tanggapan serius.

"Sekarang semakin banyak tumbuh hotel-hotel di Sampang, namun ada beberapa diantaranya seperti hotel rachmad dan bahagia belum melengkapi persyaratan yang sudah menjadi ketentuan. Padahal kita sudah mengirim surat, namun sampai saat ini belum ada tanggapan," ujar Ansori, Kamis (23/5/2013).

Dalam minggu ini pihaknya akan kembali mengevaluasi kepada kedua hotel tersebut, sehingga semua prosedur persyaratan dapat segera dipenuhi.

"Dalam waktu dekat kami akan kembali melakukan evaluasi kembali, sehingga kedua hotel tersebut segera melengkapi UKL-UPL," imbuhnya.

Terkait dengan adanya hotel Kabupaten Sampang yang belum melengkapi UKL-UPL, Wakil Bupati Sampang Fadila Budiono, mendesak agar Dinas terkait untuk segera menyelesaikannya. Bahkan jika itu belum juga rampung, dirinya berjanji akan terjun langsung kelapangan.

"Syarat itu harus segera dilengkapi, saya himbau dinas terkait segera mengirim surat kepada kedua hotel itu. Kalau belum juga melengkapi, nanti saya sendiri yang turun," ungkap Fadila Budiono kepada RRI.

Sementara itu Lukman pemilik Hotel Bahagia yang belum melengkapi UKL-UPL saat dikonfirmasi, mengaku tidak tau jika ada pesyaratan yang belum terlengkapi. (Supri/WDA)

Audio

Dua Hotel di Sampang tidak Kantongi UKL-UPL - Radio Republik Indonesia - (RRI)

Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Adanya Pungli di BPLHD Jabodetabek | Endonesia.COM, Portal Indonesia

ngurus dokumen UKL UPL

Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Adanya Pungli di BPLHD Jabodetabek

Written By Endonesia.COM on Rabu, 28 Agustus 2013 | 22.33

Berikut adalah hasil investigasi Ombudsman RI terhadap sembilan BPLHD yang ada di Jabodatabek. Penjabaran ini merupakan bagian dari Laporan Investigasi yang dilakukan Ombudsman RI pada rentang Mei-Juni 2013.

Dalam rangka pelaksanaan investigasi lapangan Tim Ombudsman RI melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. BPLHD KAB. BEKASI

Hari/ tanggal : Senin, 6 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari petugas BPLHD Kab. Bekasi antara lain: (i)
1. Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan mengacu pada Permen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012.
2. Setelah dokumen UKL-UPL diserahkan lengkap oleh pemrakarsa, maka sekitar 2 (dua) minggu pegawai BPLHD akan melakukan peninjauan lapangan.
3. Selanjutnya BPLHD memberikan tanggapan atas hasil peninjauan lapangan dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
4. Setelah mendapatkan surat tanggapan, pemrakarsa melakukan perbaikan atas kekurangan, bilamana terdapat kekurangan berdasarkan saran dari BPLHD yang disampaikan dalam surat tanggapan.
5. Petugas menyampaikan bahwa “jika nanti bertemu dengan Bapak xxx (nama diketahui Tim Ombudsman RI) besarnya biaya pengurusan UKL-UPL bisa dinegosiasikan.
6. Selain itu, Tim Ombudsman RI bersama PT. xxx (perusahaan yang melapor ke Ombudsman RI) melakukan komonikasi melalui telepon dengan pihak jasa konsultan yang selama ini membantu pengurusan UKL-UPL PT.xxx bernama Bapak xxx dengan pokok pembicaraan:
a. Menyarankan untuk menghubungi pegawai tertentu dengan menyebut nama bersangkutan yaitu Bapak xxx salah satu pejabat BPLHD yang nantinya akan dibantu oleh konsultan tersebut.
b. Konsultan mempunyai jaringan di internal BPLHD untuk mempermudah pengajuan UKL-UPL dan berjanji akan memberikan besaran biaya jasa pengurusan pada pukul 14.00 WIB pada hari itu juga.
7. Adapun data lain yang terkait temuan adalah komunikiasi melalui blackberry massanger antara PT. xxx dengan pegawai pemda Kabupaten Bekasi (sebagai perantara) tentang jumlah biaya administrasi yang harus disetorkan sebesar 25 juta. Uang DP harus dibayar Rp. 15.000.000,- dan sisanya 1 hari sebelum selesai bayar Rp 10.000.0000. awalnya PT. XXX dimintai sejumlah uang ratusan juta oleh oknum pegawai BPLHD yang kemudian dilaporkan kepada Ombudsman RI. (ii)
8. Bukti percakapan pelapor dengan salah satu orang rekan yang bekerja di konsultan, bahwa biaya pengurusan bisa 80 juta jika ingin selesai 1 (satu) bulan dan 50 juta jika jadi 3 (tiga) bulan. Negosiasi bisa langsung datang kepada petugas BPLHD bernama xxx.

(i): Bukti berupa rekaman suara dan video
(ii): Bukti screen sms pada blackberry messenger

2. BPLHD KOTA BEKASI

Hari/ tanggal : Senin, 6 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (iii)
1. Tim Ombudsman RI berkunjung untuk meminta informasi terkait dengan pengajuan UKL-UPL dan disarankan untuk memenuhi persyaratan yang telah disebutkan.
2. Pegawai tidak menawarkan Konsultan tetapi Perusahaan tinggal menyerahkan persyaratan nanti dari BPLHD yang akan mengerjakan. Menurut Tim, hal ini bertentangan dengan ketentuan karena Pegawai BPLHD tidak boleh terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL.
3. Tim bertukar No. Hand Phone dengan Pak XXX (081xxxx6). Tim mengirim sms ke Pak xxx dan membalas SMS yang berisi : Dilengkapi bagan alir produksi, alat produksi dan jenis limbah. Biaya penyusunan 14 juta, penilaian dan survey 5 juta, jilid 2 juta, kompilasi data 3 juta.

(iii): Bukti rekaman suara dan video

3. BPLHD KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN

Hari/ tanggal : Selasa, 7 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (iv)
1. Tim Ombudsman RI menghadap salah satu pegawai BPLHD, beliau menyampaikan bahwa Kepala BPLHD Kota administratif Jakarta Selatan baru dilantik pada hari senin (dalam bulan Mei 2013)
2. Pada saat kepala BPLHD yang lama, biaya untuk UKL-UPL sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Tim menanyakan besaran biaya untuk pengurusan UKL-UPL saat ini akan dikonsultasikan dengan pimpinan dan tim pemeriksa. Pegawai tersebut menyampaikan bahwa jika ada yang mengurus dokumen UKL-UPL harus langsung bertemu terlebih dahulu dengan Kepala BPLHD. Sehingga pegawai tersebut tidak dapat menyampaikan berapa harga saat ini untuk mengurus rekomendasi UKL-UPL karena pergantian pimpinan
4. Petugas BPLH secara implisit menyebutkan ada peran Konsultan yang bisa membantu dalam UKL-UPL.
5. Dalam pernyataannya biaya survey dibebankan kepada perusahaan. Hal ini terdapat dalam statement : Jika nanti kita survey, ya terserah perusahaan “minuman”nya apa.
6. Tim menilai tidak ada kepastian besarnya biaya untuk UKL-UPL.

(iv): Bukti rekaman suara dan video

4. BPLHD KOTA DEPOK

Hari/ tanggal : Rabu, 8 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (v)
1. Tim bertemu dengan Petugas untuk menanyakan proses pengajuan UKL-UPL. 2.Petugas tidak menjelaskan prosedur pengajuan UKL-UPL namun langsung
menyarankan untuk menggunakan konsultan.
3.Ibu XXX langsung menyarankan untuk menggunakan konsultan, dan lebih
mereferensikan konsultan dari kantor BPLHD Kota Depok dengan alasan proses
pengajuan UKL-UPL akan lebih cepat selesai.
4. Petugas memberikan kartu nama inisial RS dari PT. XXX sebagai Konsultan
Lingkungan sehingga Tim diarahkan untuk menghubungi konsultan tersebut.
5. Ketika Tim menanyakan besaran biaya konsultan lingkungan tersebut adalah sebesar
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Setelah melakukan komunikasi dengan konsultan, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) untuk jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) minggu, Biaya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) minggu dan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu penyelesaian 1 (satu) minggu.

(v): Bukti rekaman suara dan video

5. BPLHD KOTA BOGOR

Hari/ tanggal : Rabu, 8 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain: (vi)
1. Tim Ombudsman RI bertemu dengan Pegawai untuk menanyakan proses pengajuan UKL-UPL.
2.Petugas tidak menjelaskan prosedur pengajuan UKL-UPL namun langsung menyarankan untuk menggunakan konsultan.
3. Bapak xxx memberikan sebuah kontak telpon dengan Konsultan Lingkungan dan menelpon langsung dan meminta Tim berkoordinasi langsung dengan Konsultan lingkungan tersebut.
4. Bapak xxx tidak menyebut perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk konsultan lingkungan tersebut, dan terus bertahan tidak mengeluarkan informasi terkait besaran biaya. Bapak xxx menyarankan terkait besaran biaya dikonsultasikan dengan Konsultan Lingkungan yang telah direkomendasikannya (Bapak XXX, PT.xxx).

(vi): Bukti rekaman suara dan video

6. BPLHD KOTA TANGERANG

Hari/ tanggal : Senin, 13 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (vii)
1. Tim Ombudsman RI bertemu dengan Petugas, petugas memberikan pilihan dokumen
UKL-UPL dapat disusun sendiri atau diserahkan ke Konsultan, namun arah
pembicaraan diarahkan untuk menggunakan konsultan.
2. Ada 2 konsultan yang direkomendasikan oleh Ibu xxx, yaitu Bapak xxx dan Bapak xxx,
namun Ibu xxx menelpon langsung Bapak xxx dan merekomendasikan konsultan tersebut kepada Tim.
3. Presentasi Sidang UKL-UPL dilakukan oleh Konsultan dan pihak Perusahaan mendampingi sekiranya untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Konsultan.
4. Ketika tim bertanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL tersebut, Ibu xxx menyatakan silakan untuk dikonsultasikan dengan Konsultan, untuk menghindari konsultan tidak tepat waktu maka disarankan untuk pembayaran uang muka dulu saja.
5. Tim menghubungi konsultan yang direkomendasikan, dan kita kontak melalui telepon dan email, secara tertulis konsultan menetapkan biaya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun belum termasuk pajak. Ketika tim menanyakan berapa besaran untuk pajak, pihak Konsultan menjawab bahwa pajak bisa diabaikan atau tidak dimasukan dalam komponen biaya.
7. BPLHD KAB TANGERANG
Hari/ tanggal : Senin, 13 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain :
1. Petugas yang bernama Bapak xxx langsung mengarahkan ke Konsultan. Pemrakarsa sekedar melengkapi persyaratan kemudian konsultan yang mengerjakan sampai dengan selesai.
2. Jangka waktu penyelesaian sampai dengan Surat Tanggapan sekitar 1 bulan dan jika sampai dengan pengesahan sekitar 2 bulan.
3. Ketika ditanya berapa biaya konsultan, silakan dibahas dengan konsultan yang telah disarankan oleh Petugas. Namun Petugas memberikan gambaran untuk yang sebelumnya adalah sekitar Rp. 17.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-
4. Petugas memberikan no. telepon konsultan, Bapak xxx dengan No. Telp xxx dan silakan jika mau bertemu di kantor BPLHD atau membuat janji di tempat lain.
5. Setelah pertemuan dengan Petugas, tim selalu dhubungi sebanyak 2 (dua) kali via SMS oleh petugas dan meminta untuk segera bertemu dengan Konsultan yang telah direkomendasikan.
6. Selain itu Petugas memberikan jumlah perusahaan yang mengajukan UKL UPL sekitar 50 pemrakarsa.

(vii): Bukti rekaman suara dan video

8. BPLHD KOTA TANGERANG SELATAN

Hari/ tanggal : Selasa, 14 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (viii)
1. Bapak xxx menunjuk Bapak xxx, konsultan secara langsung dan menentukan Harga kisaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya ini termasuk untuk biaya AMDAL LALU LINTAS/ LALIN dari dinas perhubungan. Bapak xxx berjanji akan membantu secara penuh.
2. Bapak xxx kemudian menunjuk langsung konsultan dengan cara menelpon secara langsung dan membuat janji pada hari berikutnya untuk datang ke kantor BPLHD, disebutkan bahwa akan dibayar tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Selain Rekomendasi LALIN juga ada “Peal Banjir”, biaya ini termasuk dari Biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bapak xxx menguraikan biaya tersebut sebagai berikut:
- Biaya Laboratorium : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Biaya Sidang UKL-UPL : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Lain-lain (jilid, survey, dll): Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
5. Dalam penjelasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses UKL-UPL sampai dengan Rekomendasi dikeluarkan tergantung “owner” atau pemilik perusahaan, jika perusahaan aktif maka akan cepat selesai.

(viii): Bukti rekaman video

9. BPLHD KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Hari/ tanggal : Jumat, 17 Mei 2013
Tim memperoleh data dan informasi dari antara lain : (ix)
1. Tim bertemu dengan Petugas dan kemudian menunjukan bentuk dokumen UKL UPL
yang sudah final. Tim tidak menerima penjelasan tentang syarat ataupun mekanisme
pengajuan dokumen UKL UPL.
2. Petugas mengatakan jika dulu masa pimpinan yang lama pengurusan UKL UPL lebih
cepat tapi sekarang dengan pimpinan baru menjadi agak lebih sulit. Tim menilai jangka
waktu pemberian pelayanan tidak ada kepastian atau bisa ditawar-tawar.
3. Petugas merekomendasikan Konsultan PT. xxx dengan alamat Jl. Kendal. No. xx Menteng, Jakarta 10310. Setelah itu, Petugas menelpon Ibu xxx. Petugas memberikan informasi jika konsultan tersebut adalah “pemain” di kantor BPLHD di DKI Jakarta. Petugas memberikan informasi jika Konsultan tersebut nanti pada sidang UKL UPL
konsultan yang akan presentasi di depan tim dari BPLHD.
4. Tim menindaklanjuti dengan memberikan alamat email: xxxxx (email samaran, asli tapi
dibuat khusus dalam investigasi) kepada Konsultan. Hal itu ditindaklanjuti oleh Konsultan dengan mengirimkan Surat Penawaran dengan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saat tim menanyakan melalui email tentang besaran biaya apakah sudah termasuk dengan biaya untuk petugas BPLHD, pihak Konsultan menjawab,”Insya Allah sudah semua pak sampai rekom keluar termasuk kunjungan lapangan dll Mudah2an tidak ada masalah, lancar2 sj ”.
5. Tim menanyakan kembali kepada Petugas tentang hubungan antara Konsultan dengan BPLHD dan berapa biaya untuk BPLHD, kemudian Petugas memberikan keterangan bahwa Konsultan yang akan “masuk” ke BPLHD, karena konsultan yang direkomendasikan tersebut sudah mengenal semua BPLHD seluruh DKI Jakarta.
6. Petugas menceritakan bahwa saat pimpinan yang terdahulu pengurusan dokumen UKL UPL bisa lebih cepat dan hanya butuh waktu 1 bulan tapi kalau sekarang paling cepat 3 bulan. Hal ini menunjukan bahwa jangka waktu pelayanan tidak ada kepastian.

(ix): Bukti rekaman
sumber: Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Adanya Pungli di BPLHD Jabodetabek | Endonesia.COM, Portal Indonesia

bablashot

Labels

Technology

Breaking News

1/1/14

DINAS KUKM DAN PERINDAG: SYARAT MEMPROSES PERIZINAN

Bojonegoro | eLSAL Minta Tinjau UKL/UPL Gasuma

Dua Hotel di Sampang tidak Kantongi UKL-UPL - Radio Republik Indonesia - (RRI)

Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Adanya Pungli di BPLHD Jabodetabek | Endonesia.COM, Portal Indonesia

ngurus dokumen UKL UPL

Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Adanya Pungli di BPLHD Jabodetabek

Written By Endonesia.COM on Rabu, 28 Agustus 2013 | 22.33

About Me

Contact Form