English: Map showing the parties/organizations with the largest vote share per province in Indonesia's elections from 1971 to 2004 (Photo credit: Wikipedia)

JAKARTA, KOMPAS.com — Keragaman tidak seharusnya hilang dari Indonesia. Bila keragaman yang menjadi peninggalan para pendiri bangsa dan pejuang tak dipertahankan, Indonesia akan terpecah.

"Kalau tidak mampu mengawal keberagaman, saya khawatir NKRI tinggal sejarah," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto dalam acara Silaturahim Idul Fitri 1434 H yang digelar Partai Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (26/8/2013) malam.
Halalbihalal itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketum Partai Gerindra Suardi, Ketum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Hanura Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, petinggi parpol lain, dan para kader Golkar.
Sidarto mengatakan, selama 68 tahun merdeka, Indonesia mengalami pasang surut. Namun, ternyata Indonesia tetap bisa bertahan lantaran ada empat pilar yang dipegang, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hal senada dikatakan MS Kaban. Apa pun perbedaannya, kata dia, Indonesia harus tetap satu. Ia juga mengingatkan agar semua pihak berpikir berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Mukadimah UUD 1945. Tuhan harus menjadi sumber kebenaran.
"Mari bangun bangsa dengan nilai-nilai kebenaran," tegas Kaban. Apabila tanamkan nilai-nilai kebenaran, ujar dia, akan tumbuh tindakan-tindakan yang benar. Tindakan benar akan melahirkan kebiasaan yang benar, lanjut dia, dan kebiasaan yang benar akan melahirkan karakter yang benar.

"Pertanyaannya, apakah kita telah membangun bangsa yang memiliki karakter yang benar di dalam seluruh aspek kehidupan? Siapa yang memiliki karakter, dia bisa menentukan nasib bangsanya," kata Kaban.
  - Kompas.com

Daftar Pangan yang Masih Diimpor RI, Mulai Garam Hingga Bawang

Jakarta - Impor bahan pokok atau pangan masih dilakukan oleh Indonesia. Beberapa komoditas yang harusnya bisa diproduksi di dalam negeri masih diimpor. Alasannya karena kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

Beberapa komoditas yang diimpor itu di antaranya adalah bawang merah, minyak goreng, garam, hingga beras. Untuk beras saja, selama Juni 2013 nilai impornya mencapai 30 ribu ton atau US$ 12,7 juta. Selama Januari-Juni 2013, impor berastercatat sebesar 239 ribu ton atau US$ 124,4 juta.

Berikut adalah sembako impor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikfinance, Selasa (6/8/2013).
http://finance.detik.com/

Ilustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan. | KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rezim upah murah yang akan diberlakukan pemerintah. Pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah sekian persen.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia masih tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar 50 persen. Memang tingkat kenaikan upah tersebut masih bisa dinegosiasikan, tapi intinya tidak memandang rendah upah karyawan.

"Kita jelas menolak rezim upah murah tersebut. Hal itu seiring dengan pernyataan Ketua Umum Apindo dan Menteri Perindustrian bahwa kenaikan upah minimum tahun depan hanya sebesar inflasi," kata Said di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Said berpendapat serikat pekerja masih memperjuangkan kenaikan upah layak bagi buruh karena rencana kenaikan upah yang hanya 20 persen atau malah kurang itu tidak menguntungkan bagi buruh. Selama ini daya beli buruh mengalami penurunan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Said memperkirakan inflasi pada tahun depan bisa naik dobel digit. Sementara pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen. Hal ini, kata Said, seakan bertolak belakang dan hanya menguntungkan pengusaha saja.

"Nilai kenaikan upah minimum tidak ditentukan oleh kemampuan industri padat karya tetapi ditentukan oleh biaya hidup layak," tambahnya.

Buruh Indonesia, kata Said, sedang mempersiapkan aksi besar-besaran secara bergelombang di seluruh indonesia pada tanggal 3, 5, dan 7 September mendatang. Puncaknya akan ada rencana mogok nasional pada Oktober atau November mendatang dengan isu menaikkan upah minimum 50 persen dan tuntutan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dan tidak bertahap.

Komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat - Sahur Bareng VOA