Kurun sebelum ‘kemerdekaan’ Indonesia (sebelum 17 Agustus 1945) belum ada Negara  Kesatuan Republik Indonesia -- kawasan itu lazim disebut wilayah Nusantara. Batas-batas  wilayah Nusantara  itu tidak sama dengan batas-batas  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan ke-III ditutup Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Minggu (8/9) sore. Rakernas merekomendasikan 17 poin berkaitan dengan agenda perjuangan politik untuk mewujudkan Trisakti. Berikut ini hasil rekomendasi Rakernas III:

Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan merupakan Rapat Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDI Perjuangan yang diperluas untuk membahas rencana kerja, melakukan evaluasi program Partai dan menyikapi berbagai persoalan bangsa dan negara.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencurigai adanya upaya untuk menjebak Jokowi ke dalam isu-isu yang menjelekkan kinerjanya sebagai kepala daerah. Hal ini, diakui Eva, untuk memecah konsentrasi PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilihan legislatif (pileg) dan menjegal Jokowi maju sebagai capres. "Kita semua paham Jokowi ini lagi dihajar-hajarnya. Semuanya ini kan 'jebakan batman' buat Jokowi," ujar politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013), saat dimintai tanggapannya tentang sejumlah isu yang kini menerpa Jokowi mulai rencana pencapresannya, larangan dari Gerindra, hingga isu mobil murah yang bisa membuat Jokowi sulit mengurai kemacetan di Ibu Kota. "Itu yang Gerindra opo? Masa cuman nyumbang 6 persen bisa atur kita sekarang? Ini cuma untuk memecah konsentrasi partai aja untuk menangi pileg," ucap Eva. Dia menambahkan, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Tempo, yang meragukan nasionalisme Jokowi, juga disebutnya sebagai salah satu upaya untuk

PRESTASI PEMBANGUNAN

(Bidang Ekonomi)

1. Berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden. Selama periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% pertahun. Namun pada saat terjadi krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot atau minus hingga kisaran 13,13%.
2. Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara. Antara tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, (2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.
3. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, Indonesia juga mengalami peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia yang keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan ini menghasilkan akumulasi modal fisik maupun SDM bagi pembangunan bangsa secara umum. Sebagai ilustrasi adalah adanya peningkatan signifikan penanaman modal domestik (dalam negeri) yang rata-rata meningkat sebesar 50,43% pertahun selama kurun waktu 1976-1997. Kondisinya mengalami anomali pada era reformasi karena penanaman modal domestik mengalami penurunan atau minus rata-rata 17,20% pertahun selama lima tahun pertama reformasi (1998-2002). Selama periode tahun 1990 s/d 1997, penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam untuk kemudian mengalami perlambatan oleh krisis politik tahun 1998. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 1999, akibat krisis politik berkepanjangan, penanaman modal dalam negeri terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Begitu pula dengan gairah pemodal luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 42,10% pertahun selama kurun waktu 1977-1997. Hal ini menandakan iklim investasi di Indonesia cukup diminati oleh investor luar negeri. Sejalan dengan trend penanaman modal domestik, penanaman modal asing juga mengalami anomali pada era reformasi yang mengalami penurunan atau minus rata-rata 15,04% pertahun selama lima tahun pertama reformasi. Pertumbuhan tinggi yang dapat dipertahankan secara stabil juga meningkatkan tabungan domestik sehingga dapat mendorong tingginya tingkat investasi. Tabungan domestik selama kurun waktu tahun 1974-1996 meningkat rata-rata 69,08% pertahun.
4. Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang untuk mempaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO). Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5  juta ton dalam periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.
5. Berhasil menyediakan kebutuhan papan. Selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.
6. Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Atas keberhasilan Indonesia ini, Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.
7. Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain kebijakan anggaran berimbang, pemerintahan Presiden Soeharto juga mempertahankan kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs yang kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik investasi dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, yaitu terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.
8. Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang. Pada saat itu terdapat dua jenis pinjaman yaitu utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni 1966) dan utang baru (yang diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa macam pinjaman lama yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara Eropa Timur (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.

1. Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.
2. Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.
3. Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.
4. Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.

Industri Strategis Era Presiden Soeharto

Jakarta, the capital of Indonesia and the country's largest commercial center. (Photo credit: Wikipedia)

Faktor internal dituding turut membuat investor menaruh persepsi miring terhadap kondisi perekonomian domestik.
Hal ini disampaikan oleh ekonom OCBC NISP, Gundy Cahyadi di Jakarta, Kamis (22/8).
Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kepanikan investor, sehingga menarik dananya dari
Indonesia. Pertama, kata dia, tingginya penyaluran kredit perbankan yang tidak diiringi peningkatan investasi.
"Hal ini yang justru menjadi aneh, makannya muncul pertanyaan dana-dana tersebut lari kemana?," Ucapnya.
Faktor kedua, lanjut dia, yakni terkait lambannya pengembangan infrastruktur di dalam negeri. Padahal,
setiap tahunya pertumbuhan kendaraan selalu berada di atas 20 persen.
"Selama bertahun-tahun, pembangunan infrastruktur begitu-begitu saja dan cenderung jalan di tempat," ungkap Gundy.
Sedangkan faktor terakhir, lanjutnya, yakni terkait optimisme pemerintah dalam menentukan target pertumbuhan
ekonomi tahun 2014 yang di atas 6 persen. Hal ini dinilai tanpa diikuti ukuran-ukuran dan strategi yang matang. "Faktanya, pertumbuhan investasi terus menurun dan rupiah terus melemah," tandas Gundy.
Penulis: Heru Budhiarto

Ilustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan. | KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rezim upah murah yang akan diberlakukan pemerintah. Pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah sekian persen.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia masih tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar 50 persen. Memang tingkat kenaikan upah tersebut masih bisa dinegosiasikan, tapi intinya tidak memandang rendah upah karyawan.

"Kita jelas menolak rezim upah murah tersebut. Hal itu seiring dengan pernyataan Ketua Umum Apindo dan Menteri Perindustrian bahwa kenaikan upah minimum tahun depan hanya sebesar inflasi," kata Said di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Said berpendapat serikat pekerja masih memperjuangkan kenaikan upah layak bagi buruh karena rencana kenaikan upah yang hanya 20 persen atau malah kurang itu tidak menguntungkan bagi buruh. Selama ini daya beli buruh mengalami penurunan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Said memperkirakan inflasi pada tahun depan bisa naik dobel digit. Sementara pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen. Hal ini, kata Said, seakan bertolak belakang dan hanya menguntungkan pengusaha saja.

"Nilai kenaikan upah minimum tidak ditentukan oleh kemampuan industri padat karya tetapi ditentukan oleh biaya hidup layak," tambahnya.

Buruh Indonesia, kata Said, sedang mempersiapkan aksi besar-besaran secara bergelombang di seluruh indonesia pada tanggal 3, 5, dan 7 September mendatang. Puncaknya akan ada rencana mogok nasional pada Oktober atau November mendatang dengan isu menaikkan upah minimum 50 persen dan tuntutan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dan tidak bertahap.

English: The Seal of The President of the Republic of Indonesia, color version. (Photo credit: Wikipedia)

Pidato Presiden

Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-68 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2013


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi ini, dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih dalam suasana Hari Raya, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan selaku pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita, dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadhan tahun ini.

Siang nanti, saya juga akan menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini, hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.


Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan, dan semangat kejuangan yang di-wariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah sumber inspirasi, dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pada hari ini, kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi.

Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai, antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar-cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, fair dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara, yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum (rule of law). Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakkan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga, demi terwujudnya keadilan untuk semua. Justice for all.

Sungguhpun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini, upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi, masih harus terus kita lanjutkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara Negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha.

Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014, dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya, melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut.

Sejauh ini, melalui kerja sama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil.

Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka Harapan Hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah Negara, yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkolosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya.

Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar 1.177 dolar Amerika. Pada tahun 2009 berhasil kita tingkatkan menjadi 2.299 dolar Amerika. Angka ini terus meningkat, dan mencapai 3.592 dolar Amerika pada tahun lalu. Dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita kita akan mendekati 5.000 dolar Amerika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu.

Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar-negara, bagi tercapainya stabilitas bersama, keaman-an bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan “dynamic equlibrium”; keseimbangan yang dinamis. Suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan; bukan kompetisi apalagi konfrontasi. Suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerja sama (treaty of friendship and cooperation). Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya; mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa; serta berlandaskan semangat kebersamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar—pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini, agar Komunitas ASEAN dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua.

Saudara-saudara,
Kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional, aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif, dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negeri itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan, dan membiarkan krisis kemanusian itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah; termasuk Sekjen PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Perancis.

Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera teratasi. Serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa, tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar, jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution.

Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Kita juga terus memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel, dapat menuju terbentuknya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi two-states solution.

Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi, serta pelindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum, BDF, yang keenam kalinya, pada bulan November 2013. Selama lima kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik.

Saudara sekalian yang saya muliakan,
Tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, di Bali, pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”. Di penghujung tahun ini juga, kita akan menjadi tuan rumah dua pertemuan penting lainnya: World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization—WTO. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini.

Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin, kita semua sependapat, bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, atas dasar politik luar negeri yang bebas-aktif, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB, untuk memimpin Panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca-MDGs. Saya bersama Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron telah menjalankan amanah ini. Dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari Panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 di New York.

Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global, agar dunia dapat bersama-sama mengha-puskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan—sustainable growth with equity.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Hal penting pertama, terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, Alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga krisis finansial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan.

Semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya.

Saudara-saudara,
Di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009, dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan.

Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal ini dipertentangkan, atau menjadi trade-off. Selain itu, Saya juga sampaikan bahwa “pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan serta masifnya gerakan kewirausahaan”.

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto terjaga di bawah 3 persen. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada Pidato RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara,
Kita perlu bersyukur, penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini, saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan, sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu, kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpendapatan rendah. Seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial.

Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut Keep Buying Strategy. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatan ‘keterjang-kauan konsumsi’ baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh sejak 2004 ini, terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2011, melalui Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pemba-ngunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai ter-lihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, pelaku usaha dan masyarakat.

Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivitas nasional, yang pada gilirannya akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Semua resep itu, terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia, dengan menyandang predikat investment-grade. Hal yang juga menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas.

Saudara-saudara,
Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program Pro-Rakyat.

Saat ini, Indonesia merupakan Negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen, pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin, dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, merupakan bukti penting keberhasilan pemangunan nasional yang kita lakukan bersama.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program Pro Rakyat, yang dijabarkan ke dalam sejumlah program perlindungan sosial seperti; Bantuan Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dan Bantuan untuk Lanjut Usia dan Cacat.

Selain itu, program PNPM juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas dasar di daerah pedesaan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kita jalankan sejak 2007 juga telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program Air Bersih, Perumahan Sangat Murah dan Murah, Penyediaan Transportasi Murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan. Pengalaman menunjukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita lak-sanakan dan bahkan kita tingkatkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat, sebagai langkah antisipatif maupun respons terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti.

Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter dan sektor riil sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan, FSSK, yang awalnya beranggotakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika krisis subprime mortgage terjadi pada 2008, Forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia.

Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi (intermediate goods), serta upaya terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang fiskal terus kita perbaiki melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan.

Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optimalisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan.

Melalui hal ini, serta dukungan dan kerja sama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberhasilan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan nasional.

Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Saudara-saudara,
Semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menumbuhkan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila semua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintahan, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggung jawab bersama.

Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta orang tua dan para guru, untuk terus menyemaikan nilai-nilai toleransi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial, agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita.

Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan dialog. Hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amok, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita.

Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya, merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu.

Saudara-saudara,
Kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan serta kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan, melalui dialog antar-keyakinan dan peradaban di tingkat dunia.

Diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral, saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar-keyakinan, tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemrakarsa berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik, maupun antar-kawasan dalam kerangka Asia Europe Meeting, ASEM.

Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya "Aliansi Peradaban" di PBB. Bahkan, tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau kota dan DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari Rp17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan.

Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi tersele-nggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.

Saudara-saudara,
Di tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap, setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus: pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity.

Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga, agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan.

Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan, -- menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini -- bagi siapapun yang terpilih nanti.

Saudara-saudara,
Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demokrasi, kita harus memastikan bahwa para elite politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama.

Mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam Pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hal penting keempat yang akan saya sampaikan, terkait dengan kewajiban Negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Saudara-saudara,
Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain

Saudara-saudara,
Itulah empat isu penting dan strategis yang perlu saya sam-paikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu: pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global; peme-iharaan kerukunan dan toleransi; penyuksesan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan; serta pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tentu saja di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama, contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan trans-nasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan.

Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya ‘Indonesia Yang Makin Bersih’. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih.

Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penya-lahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi, dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Menutup Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia Masa Depan. Tahun ini, genap 68 tahun kita merdeka. 32 tahun mendatang, pada 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Maju, yang lebih mandiri, adil, dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergisitas dari segenap lapisan masyarakat—baik masyarakat sipil, masyarakat politik, maupun masyarakat ekonomi.

Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju.

Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini.

Kepada saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara—di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil nun jauh di sana—Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi saudara-saudara. Saya bergembira, sebagian dari saudara-saudara, hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya. Saya bangga atas prestasi dan keteladanan saudara semua.

Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Para Presiden dan Wakil Presiden pendahulu saya. Mereka adalah putera-puteri terbaik bang-sa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SUMBER:  http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2013/08/16/2172.html

 Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono: Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI