bablashot

Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi. | KOMPAS/PRIYOMBODO  - Kompas.com

JAKARTA--Pemerintah berharap Undang-Undang Redenominasi Mata Uang dapat rampung pada 2013 agar mulai 2014 Bank Indonesia bisa mulai mengedarkan uang kertas baru. Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, mengatakan dalam konsultasi Kemenkeu dan BI dengan Badan Legislasi DPR, telah disepakati untuk menjadikan RUU Redenominasi Mata Uang sebagai prioritas utama. "Baleg setuju dan akan dijadwalkan pembahasannya pada masa sidang ke-3 dan ke-4, sekitar Januari-Juni 2013," kata Agus di kantornya, Jumat (07/12). Apabila pembahasan tersebut berjalan lancar, lanjutnya, pada paruh kedua 2013 pemerintah akan mengimbau penjual barang dan jasa untuk mulai menerapkan dua label harga atau dual price tag. Selanjutnya, pada 2014, Bank Indonesia akan mulai menerbitkan uang dengan desain yang sama, namun menghilangkan tiga angka nol di belakang nominal uang. Meski uang redenominasi mulai berlaku pada 2014, lanjutnya, Rupiah berdenomina

WAKIL Ketua Komisi VI Arya Bima menilai pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR-DPD kurang realistis karena tidak secara gamblang menyingkap tantangan yang perlu dihadapi bangsa ke depan. “Saya melihat pidato ini kurang realistis. Presiden sebagai kepala negara hanya menyingkap cerita sukses pemerintah, namun tidak menyampaikan sumber masalah dan tantangan ke depan,” ujar Arya Bima kepada wartawan di DPR, Jumat 16 Agustus 2013.

English: The Seal of The President of the Republic of Indonesia, color version. (Photo credit: Wikipedia ) Pidato Presiden Jakarta , Jumat, 16 Agustus 2013 Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HUT KE-68 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 16 Agustus 2013 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perw

Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama – tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan , waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besuk hari Jumat, hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al – Qor'an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat. Karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia" !. KIDUNG PANCASILA (EDISI VI/250211) JAYA! RAHAYU WIDADA MULYA Para Kadang Sutresna, maafkan bila kami tak dapat memenuhi permintaan sebagian kadang untuk menterjemahkan KIDUNG yang telah kami sajikan mengingat Kidung itu sendiri merupakan terjemahan dari sejarah, budaya, religi, spiritualitas, filosofi dll.

Komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat - Sahur Bareng VOA Dipublikasikan pada 29 Jul 2013 Kembali Supriyono dan Nadia Madjid menemani Anda berinteraksi dengan tokoh masyarakat Indonesia di Amerika dan tamu-tamu pakar selama satu jam ke depan dalam "Sahur Bareng VOA". Untuk edisi ini, tamu kita di studio Washington DC adalah Dutamardin Umar (tokoh Diaspora Indonesia di Amerika) dan presiden Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika (IMAAM) Arif Mustofa. Kategori Berita & Politik Lisensi Lisensi YouTube Standar

Kelemahan Teori Borobudur - Fix

Gedung MK (ari saputra/detikcom) Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akta kelahiran. Dengan putusan MK ini, maka bagi orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu mengurus hingga ke pengadilan negeri, institusi di bawah MA. "Itu putusan yang bagus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Selasa (30/4/2013). Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri . Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil. "Yang menjadi catatan, Dinas Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam membuat akta kelahiran," ujar Ridwan. "Bagaimana nasib perkara yang sudah masuk di pengadilan? Apakah besok tetap diputus atau ditolak? Se