bablashot

  Jakarta - Tatanan ekonomi Indonesia saat ini telah carut marut tidak jelas formatnya, dibilang sosialis bukan, liberal bukan, bahkan melebihi itu, neolib. Neolib adalah peruntukan keuntungan bagi segelintir kelompok saja tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat banyak. Penataan perekononomian Indonesia sebenarnya telah diamanahkan dalam UU 1945 pasal 33 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" bunyi pasal ini jelas karena dasar budaya Indonesia yang gotong royong , bantu membantu merupakan filosofinya. Para the founding father Negara ini merumuskan begitu dahsyatnya sehingga rasa cinta dan Nasionalisme sebagai bangsa Indonesia seolah tak luntur. Tetapi Nasionlisme sebagai bangsa Indonesia sejak reformasi digulirkan tanpa konsep membangun Negara apapun, kemerosotan moral semakin tajam dengan pola otonomi daerah yang menciptakan raja-raja kecil di daerah. Kualitas diri sebagai WNI terabaikan ole

English: dave 59 took it myself at the Orang rehabilitation centre, Buket Lawang ,Sumatra. (Photo credit: Wikipedia ) PERCAKAPAN YANG MEMBUAT KITA BANGGA JADI ORANG INDONESIA Petruk => Seorang Indonesia Asli. Simon => Bangsa Asing (Yang Ingin Mendalamin Tentang Indonesia) ... Mari Kita Pertahankan / Wujudkan Negara Yang Kaya Ini...? Simon : Apa yang Menarik dari Indonesia..? Petruk : Sesuatu yang Membuat Para Penjajah Bertahan 350 Tahun, dimana Setiap Harinya Teman mereka Tertusuk Sebatang Bambu di Perutnya.. "SEMANGAT PERSATUAN" Simon : Bagaimana Aku bisa Membayangkan Perjuangan Pahlawan Indonesia..?? Petruk : Bayangkan jutaan Rayap yang Kecil di Rumah yang Kokoh. Saat Kau Mengusirnya, Keesokan Harinya akan Muncul Lebih Banyak lagi. Dan saat Kau Membiarkanya, Saat itu juga Kau telah Kehilangan salah Satu Rumahmu.. "KEPAHLAWANAN YANG BERANI" Simon : Benarkah Para Pahlawan Indonesia adalah Pemberani..? Petruk : Mampukah Kau Be

Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi. | KOMPAS/PRIYOMBODO  - Kompas.com

JAKARTA--Pemerintah berharap Undang-Undang Redenominasi Mata Uang dapat rampung pada 2013 agar mulai 2014 Bank Indonesia bisa mulai mengedarkan uang kertas baru. Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, mengatakan dalam konsultasi Kemenkeu dan BI dengan Badan Legislasi DPR, telah disepakati untuk menjadikan RUU Redenominasi Mata Uang sebagai prioritas utama. "Baleg setuju dan akan dijadwalkan pembahasannya pada masa sidang ke-3 dan ke-4, sekitar Januari-Juni 2013," kata Agus di kantornya, Jumat (07/12). Apabila pembahasan tersebut berjalan lancar, lanjutnya, pada paruh kedua 2013 pemerintah akan mengimbau penjual barang dan jasa untuk mulai menerapkan dua label harga atau dual price tag. Selanjutnya, pada 2014, Bank Indonesia akan mulai menerbitkan uang dengan desain yang sama, namun menghilangkan tiga angka nol di belakang nominal uang. Meski uang redenominasi mulai berlaku pada 2014, lanjutnya, Rupiah berdenomina

English: Gedung Pancasila (Photo credit: Wikipedia ) A.        Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :…”maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI.  Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ket

Ir. Soekarno membacakan teks Naskah " Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia " yang sudah diketik oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno - Hatta . Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat , tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi , atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang , yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat . Latar belakang Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI , atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan menca

Kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia : Korupsi BLBI Rp. 183 Triliun plus beban bunga yg harus di bayar menjadi 560 Triliun. Korupsi Suharto dan keluarganya, menurut majalah Time sebesar US$ 15 milyar atau Rp. 150 Triliun. Korupsi Subsidi BBM pada periode presiden SBY yang bocor 30% atau sekitar US$ 5 - 7 milyar (50-70 triliun) per tahun. Korupsi HPH DAN DANA REBOISASI Total Kerugian Negara US$ 2 M atau 20 Trilyun oleh Bob Hasan , Prajogo Pangestu , Salim, Tommy Cs”. Korupsi PT. TPPI dalam bentuk utang ke Pertamina sebesar Rp. 17 Triliun oleh Hashim Djojohadikusumo. Tak jelas nasibnya sampai skrg. Korupsi PLTU PAITON I Probolinggo kerugian negara US$ 800 juta atau 8 Trilyun dengan pelaku mantan dirut PLN Djiteng Marsudi cs”. Korupsi Bank Century dengan kerugian sebesar Rp. 6.7 triliun yang dilakukan oleh Srimulyani, Robert Tantular, Tolleng, Marsilam cs”. Korupsi Edi Tansil / PT. Golden Key dengan kerugian negara saat itu US$ 530 juta atau 1.3 Triliun. Skr

WAKIL Ketua Komisi VI Arya Bima menilai pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR-DPD kurang realistis karena tidak secara gamblang menyingkap tantangan yang perlu dihadapi bangsa ke depan. “Saya melihat pidato ini kurang realistis. Presiden sebagai kepala negara hanya menyingkap cerita sukses pemerintah, namun tidak menyampaikan sumber masalah dan tantangan ke depan,” ujar Arya Bima kepada wartawan di DPR, Jumat 16 Agustus 2013.