bablashot

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat.

Latar belakang

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.
Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.^[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.
Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.
Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.
Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.^[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56^[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda Jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.^[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.^[5]
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Isi Teks Proklamasi

Naskah Proklamasi Klad

Teks naskah Proklamasi Klad adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat, dan adalah merupakan hasil gubahan (karangan) oleh Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo, yang isinya adalah sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan

dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - '05

Wakil² bangsa Indonesia.

Naskah baru setelah mengalami perubahan

Teks naskah Proklamasi yang telah mengalami perubahan, yang dikenal dengan sebutan naskah "Proklamasi Otentik", adalah merupakan hasil ketikan oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik (seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi), yang isinya adalah sebagai berikut :

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan

dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

(Keterangan: Tahun pada kedua teks naskah Proklamasi di atas (baik pada teks naskah Proklamasi Klad maupun pada teks naskah Proklamasi Otentik) tertulis angka "tahun 05" yang merupakan kependekan dari angka "tahun 2605", karena tahun penanggalan yang dipergunakan pada zaman pemerintah pendudukan militer Jepang saat itu adalah sesuai dengan tahun penanggalan yang berlaku di Jepang, yang kala itu adalah "tahun 2605".)

Perbedaan teks naskah Proklamasi Klad dan Otentik

Di dalam teks naskah Proklamasi Otentik sudah mengalami beberapa perubahan yaitu sebagai berikut :

• Kata "Proklamasi" diubah menjadi "P R O K L A M A S I",
• Kata "Hal²" diubah menjadi "Hal-hal",
• Kata "tempoh" diubah menjadi "tempo",
• Kata "Djakarta, 17 - 8 - '05" diubah menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05",
• Kata "Wakil² bangsa Indonesia" diubah menjadi "Atas nama bangsa Indonesia",
• Isi naskah Proklamasi Klad adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat, dan adalah merupakan hasil gubahan (karangan) oleh Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Sedangkan isi naskah Proklamasi Otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik (seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi),
• Pada naskah Proklamasi Klad memang tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah Proklamasi Otentik sudah ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Klip suara naskah yang dibacakan oleh Ir. Soekarno di studio RRI

Tempat Pembacaan teks naskah Proklamasi Otentik oleh Ir. Soekarno yang pertama kalinya adalah di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 (hari di mana diperingati sebagai "Hari Kemerdekaan Republik Indonesia"), pukul 11.30 waktu Nippon (sebutan untuk negara Jepang pada saat itu). Waktu Nippon adalah merupakan patokan zona waktu yang dipakai pada zaman pemerintah pendudukan militer Jepang kala itu. Namun perlu diketahui pula bahwa pada saat teks naskah Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno, waktu itu tidak ada yang merekam suara ataupun video, yang ada hanyalah dokumentasi foto-foto detik-detik Proklamasi.
Jadi suara asli dari Ir. Soekarno saat membacakan teks naskah Proklamasi yang sering kita dengarkan saat ini adalah bukan merupakan suara yang direkam pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi adalah suara asli beliau yang direkam pada tahun 1951 di studio Radio Republik Indonesia (RRI), yang sekarang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 – Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah Proklamasi oleh Bung Karno ini dapat terwujudkan adalah berkat prakarsa dari salah satu pendiri RRI, Jusuf Ronodipuro.
Berikut ini adalah klip hasil rekaman suara asli dari Presiden Soekarno saat membacakan teks naskah Proklamasi di studio Radio Republik Indonesia (RRI), pada tahun 1951:

	Deklarasi kemerdekaan Indonesia 1945 Menu 0:00
Kesulitan mendengarkan berkas ini? Lihat bantuan.

Teks pidato proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

Saudara-saudara sekalian!

Saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting.

Selama beberapa dekade kita, Rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita-bahkan selama ratusan tahun!

Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik, dan ada yang jatuh, namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami.

Juga selama zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya, kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri, kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri.

Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan.

Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia. Bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

Saudara-saudara:

Bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu.

Dengarkan Proklamasi kami :

P R O K L A M A S I

KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA.

HAL-HAL YANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN DAN LAIN-LAIN DISELENGGARAKAN

DENGAN CARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA.

DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1945

ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.

SUKARNO-HATTA.

Jadi, Saudara-saudara!

Kita sekarang sudah bebas!

Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara Republik Indonesia-lamanya dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini! ^[6]

Cara Penyebaran Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei (sekarang Kantor Berita ANTARA), Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.
Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.
Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution, August 17!!! (Hormatilah Konstitusi Kami, 17 Agustus!!!). Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi :

• Teuku Mohammad Hassan dari Aceh,
• Sam Ratulangi dari Sulawesi,
• Ketut Pudja dari Sunda Kecil (Bali),
• A. A. Hamidan dari Kalimantan.

Peringatan 17 Agustus 1945

Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka, seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara masing-masing.

Lomba-lomba tradisional

Perlombaan yang seringkali menghiasi dan meramaikan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI diadakan di kampung-kampung/ pedesaan diikuti oleh warga setempat dan dikoordinir oleh pengurus kampung/ pemuda desa

• Panjat pinang
• Balap bakiak
• Tarik tambang
• Sepeda lambat
• Makan kerupuk
• Balap karung
• Perang bantal
• Pemecahan balon
• Pengambilan koin dalam terigu
• Lari Kelereng

Peringatan Detik-detik Proklamasi

Peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden RI selaku Inspektur Upacara. Peringatan ini biasanya disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi. Acara-acara pada pagi hari termasuk: penembakan meriam dan sirene, pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih (Bendera Pusaka), pembacaan naskah Proklamasi, dll. Pada sore hari terdapat acara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih.

Rujukan

Kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia :

1. Korupsi BLBI Rp. 183 Triliun plus beban bunga yg harus di bayar menjadi 560 Triliun.
2. Korupsi Suharto dan keluarganya, menurut majalah Time sebesar US$ 15 milyar atau Rp. 150 Triliun.
3. Korupsi Subsidi BBM pada periode presiden SBY yang bocor 30% atau sekitar US$ 5 - 7 milyar (50-70 triliun) per tahun.
4. Korupsi HPH DAN DANA REBOISASI Total Kerugian Negara US$ 2 M atau 20 Trilyun oleh Bob Hasan, Prajogo Pangestu, Salim, Tommy Cs”.
5. Korupsi PT. TPPI dalam bentuk utang ke Pertamina sebesar Rp. 17 Triliun oleh Hashim Djojohadikusumo. Tak jelas nasibnya sampai skrg.
6. Korupsi PLTU PAITON I Probolinggo kerugian negara US$ 800 juta atau 8 Trilyun dengan pelaku mantan dirut PLN Djiteng Marsudi cs”.
7. Korupsi Bank Century dengan kerugian sebesar Rp. 6.7 triliun yang dilakukan oleh Srimulyani, Robert Tantular, Tolleng, Marsilam cs”.
8. Korupsi Edi Tansil / PT. Golden Key dengan kerugian negara saat itu US$ 530 juta atau 1.3 Triliun. Skrg setara Rp. 5.3 Triliun”.
9. Korupsi PSO USO dana PNBP Telco di BP3TI Kominfo, rugikan negara 3 Triliun. Pelaku diduga Tifatul sembiring, Budi Suryanto, Adiseno cs.
10. Korupsi Sektor Pangan pada impor beras BULOG dan korupsi BLBU rugikan negara 3 Triliun oleh Jusuf Wangkar cs Staf Khusus SBY Bid Pangan.
11. Korupsi Anggaran DPR, Pelaku Nazarudin, Choel, Nasir, Tamsil cs di 60an proyek APBN sebesar 6.1 Triliun, rugikan negara 2.5 Triliun.
12. Korupsi konversi hutan/tanah negara oleh Torganda Grup di Riau luas 93 ribu ha. Negara rugi 2.5 T. Pelaku DL Sitorus & PEL hakim agung.
13. Korupsi Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank tahun 2006. Kerugian US$ 230 juta atau Rp. 2.3 Triliun. Pelaku Sukanto Tanoto cs & BI.
14. Korupsi investasi Kilang Minyak Pertamina di Libya US$ 1.5 Milyar, gagal. Investasi awal US$ 200 juta raib. Negara rugi 2 Triliun.
15. Korupsi Pengadaaan E-KTP di Kemendagri dengan anggaran 6.9 Triliun. Negara dirugikan 1.5 Triliun, pelaku PT. Sandipala, Drajat Wisnu cs..
16. Korupsi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan Kerugian Negara ditaksir US$120 Juta atau Rp. 1.2 Triliun.
17. Korupsi Proyek Balongan Pertamina senilai US$ 400 juta yang rugikan negara US$ 100 juta, pelaku Ginanjar Kartasasmita cs.
18. Korupsi di PT. Merpati Airlines di pengadaan pesawat MA60 dari China, pesawat lain, spare part dan avtur, rugikan negara US$ 100 juta.
19. Korupsi di PLN di pengadaan genset dan bahan bakar yang rugikan negara sebesar 37 Triliun oleh Dahlan Iskan cs.
20. Korupsi mark up bunga pinjaman /kredit di PT. Garuda Indonesia sebesar 280 milyar. Pelaku Emirsyah Sattar cs.
21. Korupsi Mark Up Premi dan gratifikasi komisi asuransi di BUMN Jasindo, rugikan negara 2 triliun /tahun. Pelaku Budi Cahyono cs.

Silahkan teman- teman jumlahkan semua brapa Trilliun uang negara yg di rampok para pejabat negara ini..?? *Memilukkan*

WAKIL Ketua Komisi VI Arya Bima menilai pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR-DPD kurang realistis karena tidak secara gamblang menyingkap tantangan yang perlu dihadapi bangsa ke depan.
“Saya melihat pidato ini kurang realistis. Presiden sebagai kepala negara hanya menyingkap cerita sukses pemerintah, namun tidak menyampaikan sumber masalah dan tantangan ke depan,” ujar Arya Bima kepada wartawan di DPR, Jumat 16 Agustus 2013.

English: The Seal of The President of the Republic of Indonesia, color version. (Photo credit: Wikipedia)

Pidato Presiden

Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-68 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2013


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi ini, dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih dalam suasana Hari Raya, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan selaku pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita, dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadhan tahun ini.

Siang nanti, saya juga akan menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini, hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.


Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan, dan semangat kejuangan yang di-wariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah sumber inspirasi, dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pada hari ini, kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi.

Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai, antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar-cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, fair dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara, yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum (rule of law). Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakkan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga, demi terwujudnya keadilan untuk semua. Justice for all.

Sungguhpun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini, upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi, masih harus terus kita lanjutkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara Negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha.

Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014, dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya, melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut.

Sejauh ini, melalui kerja sama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil.

Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka Harapan Hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah Negara, yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkolosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya.

Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar 1.177 dolar Amerika. Pada tahun 2009 berhasil kita tingkatkan menjadi 2.299 dolar Amerika. Angka ini terus meningkat, dan mencapai 3.592 dolar Amerika pada tahun lalu. Dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita kita akan mendekati 5.000 dolar Amerika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu.

Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar-negara, bagi tercapainya stabilitas bersama, keaman-an bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan “dynamic equlibrium”; keseimbangan yang dinamis. Suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan; bukan kompetisi apalagi konfrontasi. Suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerja sama (treaty of friendship and cooperation). Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya; mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa; serta berlandaskan semangat kebersamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar—pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini, agar Komunitas ASEAN dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua.

Saudara-saudara,
Kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional, aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif, dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negeri itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan, dan membiarkan krisis kemanusian itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah; termasuk Sekjen PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Perancis.

Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera teratasi. Serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa, tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar, jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution.

Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Kita juga terus memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel, dapat menuju terbentuknya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi two-states solution.

Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi, serta pelindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum, BDF, yang keenam kalinya, pada bulan November 2013. Selama lima kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik.

Saudara sekalian yang saya muliakan,
Tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, di Bali, pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”. Di penghujung tahun ini juga, kita akan menjadi tuan rumah dua pertemuan penting lainnya: World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization—WTO. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini.

Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin, kita semua sependapat, bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, atas dasar politik luar negeri yang bebas-aktif, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB, untuk memimpin Panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca-MDGs. Saya bersama Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron telah menjalankan amanah ini. Dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari Panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 di New York.

Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global, agar dunia dapat bersama-sama mengha-puskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan—sustainable growth with equity.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Hal penting pertama, terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, Alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga krisis finansial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan.

Semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya.

Saudara-saudara,
Di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009, dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan.

Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal ini dipertentangkan, atau menjadi trade-off. Selain itu, Saya juga sampaikan bahwa “pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan serta masifnya gerakan kewirausahaan”.

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto terjaga di bawah 3 persen. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada Pidato RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara,
Kita perlu bersyukur, penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini, saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan, sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu, kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpendapatan rendah. Seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial.

Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut Keep Buying Strategy. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatan ‘keterjang-kauan konsumsi’ baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh sejak 2004 ini, terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2011, melalui Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pemba-ngunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai ter-lihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, pelaku usaha dan masyarakat.

Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivitas nasional, yang pada gilirannya akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Semua resep itu, terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia, dengan menyandang predikat investment-grade. Hal yang juga menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas.

Saudara-saudara,
Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program Pro-Rakyat.

Saat ini, Indonesia merupakan Negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen, pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin, dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, merupakan bukti penting keberhasilan pemangunan nasional yang kita lakukan bersama.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program Pro Rakyat, yang dijabarkan ke dalam sejumlah program perlindungan sosial seperti; Bantuan Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dan Bantuan untuk Lanjut Usia dan Cacat.

Selain itu, program PNPM juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas dasar di daerah pedesaan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kita jalankan sejak 2007 juga telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program Air Bersih, Perumahan Sangat Murah dan Murah, Penyediaan Transportasi Murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan. Pengalaman menunjukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita lak-sanakan dan bahkan kita tingkatkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat, sebagai langkah antisipatif maupun respons terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti.

Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter dan sektor riil sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan, FSSK, yang awalnya beranggotakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika krisis subprime mortgage terjadi pada 2008, Forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia.

Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi (intermediate goods), serta upaya terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang fiskal terus kita perbaiki melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan.

Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optimalisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan.

Melalui hal ini, serta dukungan dan kerja sama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberhasilan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan nasional.

Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Saudara-saudara,
Semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menumbuhkan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila semua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintahan, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggung jawab bersama.

Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta orang tua dan para guru, untuk terus menyemaikan nilai-nilai toleransi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial, agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita.

Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan dialog. Hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amok, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita.

Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya, merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu.

Saudara-saudara,
Kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan serta kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan, melalui dialog antar-keyakinan dan peradaban di tingkat dunia.

Diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral, saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar-keyakinan, tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemrakarsa berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik, maupun antar-kawasan dalam kerangka Asia Europe Meeting, ASEM.

Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya "Aliansi Peradaban" di PBB. Bahkan, tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau kota dan DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari Rp17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan.

Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi tersele-nggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.

Saudara-saudara,
Di tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap, setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus: pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity.

Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga, agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan.

Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan, -- menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini -- bagi siapapun yang terpilih nanti.

Saudara-saudara,
Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demokrasi, kita harus memastikan bahwa para elite politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama.

Mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam Pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hal penting keempat yang akan saya sampaikan, terkait dengan kewajiban Negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Saudara-saudara,
Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain

Saudara-saudara,
Itulah empat isu penting dan strategis yang perlu saya sam-paikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu: pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global; peme-iharaan kerukunan dan toleransi; penyuksesan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan; serta pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tentu saja di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama, contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan trans-nasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan.

Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya ‘Indonesia Yang Makin Bersih’. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih.

Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penya-lahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi, dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Menutup Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia Masa Depan. Tahun ini, genap 68 tahun kita merdeka. 32 tahun mendatang, pada 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Maju, yang lebih mandiri, adil, dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergisitas dari segenap lapisan masyarakat—baik masyarakat sipil, masyarakat politik, maupun masyarakat ekonomi.

Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju.

Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini.

Kepada saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara—di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil nun jauh di sana—Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi saudara-saudara. Saya bergembira, sebagian dari saudara-saudara, hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya. Saya bangga atas prestasi dan keteladanan saudara semua.

Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Para Presiden dan Wakil Presiden pendahulu saya. Mereka adalah putera-puteri terbaik bang-sa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SUMBER:  http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2013/08/16/2172.html

 Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono: Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI

Tentang / robots.txt

Singkatnya

Pemilik situs web menggunakan file / robots.txt untuk memberikan instruksi tentang situs web mereka untuk robot, ini disebut The Robot Exclusion Protocol.
Ia bekerja menyukai ini: robot ingin vists URL situs Web, mengatakan http://www.example.com/welcome.html. Sebelum ia melakukannya, itu pengalaman pertama memeriksa http://www.example.com/robots.txt, dan menemukan:

  User-agent: *
 Larang: /

"User-agent: *" berarti bagian ini berlaku untuk semua robot. The "Disallow: /" menceritakan robot yang seharusnya tidak mengunjungi setiap halaman di situs.
Ada dua pertimbangan penting ketika menggunakan / robots.txt: