Latest Post

Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

Seorang pekerja melintasi wisma putri junor di kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkap adanya aliran duit ke Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Audit itu membeberkan adanya berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang terkait untuk memuluskan anggaran Hambalang.

Salah satunya adalah pertemuan seorang petinggi PT Metaphora Solusi Global dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Olahraga Wafid Muharam pada 2010, yang membahas pemberian sejumlah dana dari PT Adhi Karya kepada pihak Kementerian Olahraga terkait dengan urusan DPR, demikian tertulis dalam laporan audit investigasi yang salinannya diperoleh Tempo.

Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dan PT Metaphora adalah salah satu subkontraktor. Dalam audit, yang akan diserahkan ke DPR hari ini, juga disebutkan adanya pencairan cek bernilai Rp 2 miliar dan Rp 1,3 miliar dari Adhi Karya. Dalam beberapa kesempatan, direksi Adhi Karya membantah adanya anggaran itu.

Dalam audit itu juga disebutkan adanya permintaan duit dari Mahyuddin N.S.--saat itu Ketua Komisi Olahraga DPR--untuk membantu pemenangan salah satu calon Ketua Umum Partai Demokrat sebesar Rp 500 juta. Permintaan duit itu disampaikan kepada Wafid Muharam. Belakangan muncul tambahan permintaan duit Rp 100 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 600 juta. Perihal uang untuk calon ketua umum ini juga pernah dibantah Partai Demokrat. Wafid saat ini menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Mahyuddin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo tak berbalas. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyangkal terjadi transaksi bawah meja untuk memuluskan pembahasan anggaran Hambalang yang membengkak dari semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. “Saya tak pernah membahas penambahan Hambalang,” katanya.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tidak membenarkan ataupun membantah soal salinan hasil audit yang diperoleh Tempo. Ia hanya mengatakan akan menyerahkan hasil audit investigasi ke DPR hari ini.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, S.P., belum bisa memastikan penerimaan duit untuk para anggota DPR terkait dengan proyek Hambalang. Namun dia menjanjikan hasil audit BPK bakal ditindaklanjuti lembaganya.

PRESTASI PEMBANGUNAN Presiden Suharto (Bidang Ekonomi)

krishna 6:14 AM Asia , Government , Hal , Hindia Belanda , Indonesia , Malaysia , Thailand

PRESTASI PEMBANGUNAN

(Bidang Ekonomi)

Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dengan capaian-capaian bidang ekonomi antara lain:

Berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden. Selama periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% pertahun. Namun pada saat terjadi krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot atau minus hingga kisaran 13,13%.
Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara. Antara tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, (2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.
Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, Indonesia juga mengalami peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia yang keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan ini menghasilkan akumulasi modal fisik maupun SDM bagi pembangunan bangsa secara umum. Sebagai ilustrasi adalah adanya peningkatan signifikan penanaman modal domestik (dalam negeri) yang rata-rata meningkat sebesar 50,43% pertahun selama kurun waktu 1976-1997. Kondisinya mengalami anomali pada era reformasi karena penanaman modal domestik mengalami penurunan atau minus rata-rata 17,20% pertahun selama lima tahun pertama reformasi (1998-2002). Selama periode tahun 1990 s/d 1997, penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam untuk kemudian mengalami perlambatan oleh krisis politik tahun 1998. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 1999, akibat krisis politik berkepanjangan, penanaman modal dalam negeri terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Begitu pula dengan gairah pemodal luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 42,10% pertahun selama kurun waktu 1977-1997. Hal ini menandakan iklim investasi di Indonesia cukup diminati oleh investor luar negeri. Sejalan dengan trend penanaman modal domestik, penanaman modal asing juga mengalami anomali pada era reformasi yang mengalami penurunan atau minus rata-rata 15,04% pertahun selama lima tahun pertama reformasi. Pertumbuhan tinggi yang dapat dipertahankan secara stabil juga meningkatkan tabungan domestik sehingga dapat mendorong tingginya tingkat investasi. Tabungan domestik selama kurun waktu tahun 1974-1996 meningkat rata-rata 69,08% pertahun.
Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang untuk mempaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO). Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5 juta ton dalam periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.
Berhasil menyediakan kebutuhan papan. Selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.
Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Atas keberhasilan Indonesia ini, Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.
Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain kebijakan anggaran berimbang, pemerintahan Presiden Soeharto juga mempertahankan kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs yang kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik investasi dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, yaitu terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.
Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang. Pada saat itu terdapat dua jenis pinjaman yaitu utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni 1966) dan utang baru (yang diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa macam pinjaman lama yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara Eropa Timur (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.

Untuk menjaga etika hubungan internasional maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut dan akhirnya dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara Paris Club pada bulan April 1970 untuk penyelesaian tunggal dan menyeluruh utang-utang Indonesia dengan kesepakatan:

Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.
Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.
Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.
Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.

Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya dan mengalokasikannya untuk biaya kegiatan pembangunan yang produktif. Kehati-hatian ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde Baru dengan era reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan Presiden Soeharto mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan reformasi yang mencatatkan utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. Pada saat mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mencatatkan utangsebesar Rp. 553 triliun. Sedangkan 10 tahun pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang sebesar Rp. 1667 triliun.

Selain membangun sektor pertanian yang tangguh, komitmen Presiden Soeharto mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa tercermin dalam pengembangan industri-industri strategis berbasis high tech. Melalui Kepres No.59 Tahun 1983, ia menetapkan 10 BUMN strategis dan dalam perkembangannya bertambah dengan sejumlah industri strategis lainnya. Beberapa BUMN strategis pada era reformasi telah dijual (privatisasi) dengan alasan efisensi. BUMN-BUMN strategis berbasis high tech yang dibangun atau dikembangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto antara lain:

Industri Strategis Era Presiden Soeharto

Prestasi pembangunan yang telah ditorehkan Presiden Soeharto telah secara nyata mengarahkan Indonesia untuk melaju dalam track terwujudnya tinggal landas dalam dua tahap pembangunan jangka panjang. Agenda tinggal landas mengalami keterputusan akibat krisis politik yang datangnya menyusul hampir bersamaan dengan krisis ekonomi dan moneter. Terdapat sinyalemen kuat beberapa kalangan yang bermain dalam memanfaatkan krisis ekonomi dan moneter —termasuk kelompok kepentingan internasional— yang targetnya untuk mengendalikan potensi-potensi strategis Indonesia —dengan menumbangkan Presiden Soeharto— dan hal itu tidak direncanakan secara tiba-tiba. Potensi besar Indonesia harus dikendalikan dan penjatuhan Presiden Soeharto merupakan rute paling pendek menghentikan agenda tinggal landas serta penguasaan aset-aset strategis Indonesia.

Agenda kepentingan internasional itu tercermin dari Bill Clinton yang merasa perlu mengungkapkan pelepasan dukunganya terhadap Presiden Soeharto pada saat kampanye presiden Amerika Serikat tahun 1992. Sebagaimana dikutip Lee Kuan Yew melalui bukunya berjudul “From Third World to First “ (2000) dengan sub judul “Indonesia: From Foe to Friend”, dalam kampanye 1992 itu Bill Clinton mengungkapkan sebagai berikut:.

“Mereka tetap tidak berubah untuk memenuhi kebutuhan ditegakkannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan pelaksanaan HAM. Perang dingin telah usai. Tidak ada lagi alasan untuk “memanjakan” (molly-coddle) Soeharto” 2

Fadli Zon dalam bukunya berjudul “Politik Huru Hara Mei 1998” juga mengungkapkan pernyataan Michel Camdesus, Direktur IMF yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the conditions that obliged President Soeharto leave his job”3. Dua penyataan dari dua tokoh berpengaruh internasional itu mengindikasikan bahwa telah sejak lama Presiden Soeharto —dengan agenda tinggal landas-nya— menjadi target untuk ditumbangkan. Setelah itu aset-aset strategis Indonesia —dengan alasan efisiensi— mulai berpindah kepemilikan kepada pihak asing yang bermarkas di Singapura.

Menjelang krisis ekonomi-moneter-politik di Indonesia (tahun 1997-1998), Presiden Soeharto juga bersitegang dengan Jepang dalam upayanya memutus ketergantungan teknologi dan produk otomotif dari Jepang. Melalui Inpres No. 2/1996 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membangun mobil nasional dengan beberapa fasilitas, terutama bebas pajak impor barang mewah. Pada tahun pertama Mobnas ditargetkan memiliki local content, sebesar 20%, dan pada tahun kedua 40% serta 60% pada tahun ketiga. Komponen-komponen untuk mobil nasional dapat diimpor bebas bea masuk dan bebas kewajiban pajak-pajak lain selama tiga tahun pertama. Sementara produsen mobil lain tetap dikenakan kewajiban untuk membayar bea masuk 100% 4.

Permasalahannya terletak pada joint partner yang kali ini tidak melibatkan Jepang —yang dinilai Presiden Soeharto tidak ber-iktikad baik dalam alih teknologi selama 20 tahun lebih kerjasamanya dengan Indonesia— yang keberadaannya sebagai salah satu investor terbesar bagi pembangunan Indonesia dan merupakan pemasok produk otomotif ke Indonesia. Joint partner proyek Mobnas ini adalah KIA, perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea Selatan yang dinilai ber-iktikad baik melakukan transfer teknologi. Melalui Keppres No. 42/1996 pemerintah mengijinkan kerjasama Mobnas dibuat diluar negeri sejauh memenuhi syarat dalam kriteria muatan lokal dan dibuat pekerja-pekerja Indonesia. Melalui keputusan Menperindag, PT Timor Putra Nasional (PT TPN) —yang dimiliki Tomy Soeharto— sebagai perintis mobnas, karena dinilai sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki persyaratan untuk menjalankan proyek tersebut. Kebijakan ini tentunya memukul produsen otomotif Jepang yang telah menguasai pasar otomotif Indonesia selama lebih dari dua puluh tahun.

Jepang yang didukung Amerika Serikat membawa permasalahan ini ke meja WTO namun dibalas oleh Presiden Soeharto dengan realitas ketergantungan Jepang terhadap kebutuhan minyak mentah dari Indonesia untuk keperluan industrinya serta ancaman Asosiasi Importir Indonesia (GINSI) untuk memboikot produk-produk Jepang jika WTO menjatuhkan sanksi secara tidak adil kepada Indonesia. Begitu seriusnya kebijakan mobnas bagi Jepang membuat PM Jepang Ryutaro Hashimoto menanyakan langsung kepada Pemerintah Indonesia dalam kunjunganya ke Jakarta pada bulan Januari 1997. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa alasan memilih perusahaan Korea Selatan sebagai joint partner PT TPN bukan dilatarbelakangi alasan diskriminasi, akan tetapi murni pertimbangan ekonomi. Kerelaan KIA Corporations mentransfer teknologinya secara ekonomi menguntungkan Indonesia.

Bargaining Indonesia melalui ancaman kelancaran pasokan minyak dan boikot impor produknya telah menyurutkan Jepang membawa kasus mobnas ke meja WTO. Akan tetapi setelah itu menyeruak black campaign yang beredar di Indonesia bahwa proyek mobnas merupakan proyek diskriminatif dan sarat KKN, karena dikelola putra Presiden. Melihat latar belakang mencuatnya kasus ini, tidak mustahil kalangan produsen otomotif Jepang dan para principle-nya di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap menyeruaknya tudingan itu yang kemudian digemakan seiring tuntutan reformasi politik tahun 1998. Proyek mobnas pada akhirnya mengalami kegagalan seiring keputusan pengunduran diri Presiden Soeharto sehingga ketergantungan terhadap teknologi dan produk otomotif dari luar negeri (khususnya Jepang) semakin tidak bisa dihindari.

Presiden Soeharto juga menampakkan kegigihannya manakala memperoleh tekanan agar struktur APBN tahun 1998 disesuaikan dengan keinginan IMF. Begitu pula dengan tekanan internasional — termasuk melalui Lee Kuan Yew, Menteri Senior Negara Singapura— terhadap pencalonan BJ Habibie sebagai calon wakil presiden pilihannya. Habibie dikenal sebagai ujung tombak Presiden Soeharto dalam pengembangan industri strategis dan keberadaanya sebagai wapres akan mendorong percepatan kemandirian industri-industri strategis Indonesia berbasis high tech. Presiden Soeharto tentu menolak tekanan dan campur tangan IMF yang terlalu dalam karena menyadari implikasinya terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa. Mengikuti tekanan itu sama artinya dengan menyerahkan Indonesia —yang nyaris berhasil mewujudkan tinggal landas— kedalam kendali kebijakan kelompok-kelompok kepentingan internasional melalui tangan IMF.

Pernyataan Bill Clinton dalam kampanyenya tahun 1992 dan tekanan-tekanan internasional pada saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan bukti kuat adanya peranan kelompok-kelompok kepentingan internasional dalam krisis politik tahun 1998. Agenda mereka bukan hanya menjatuhkan Presiden Soeharto dari jabatannya, akan tetapi untuk memutus keberhasilan Indonesia dari tahapan-tahapan tinggal landas —termasuk penguasaan aset-aset dan potensi strategis— sehingga keberadaannya tetap dapat dikelola sebagai pasar bagi produk negara-negara maju. Membiarkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang mandiri berarti terlepasnya kendali Asia Tenggara dimana Indonesia menjadi regional leader-nya.

Keterputusan agenda tinggal landas akibat krisis ekonomi dan moneter barangkali tidak akan terlalu parah —dan dapat dilanjutkan kembali— manakala terdapat soliditas komponen bangsa. Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi 1998 yang didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing sehingga soliditas bangsa tidak bisa segera terwujud. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai beragam instabilitas (keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi) sehingga keberlangsungan agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.

Target mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan dari 20 besar negara di dunia pada tahun 2005, hanya bisa diwujudkan dengan predikat sebagai “the emerging market” atau negara yang pasarnya sedang tumbuh dengan stabil dan dalam hal ini merupakan bahasa halus dari “tempat pembuangan produk negara-negara maju”. Sedangkan target tinggal landas (setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020) dengan struktur perekonomian yang didukung industri pertanian dan industri strategis yang kuat justru semakin menjauh. Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi de-industrialisasi pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan siapa pengkianat bangsa yang sesungguhnya.

JadwalSeleksi CPNS 2013

krishna 1:03 AM CPNS 2013 , JADWAL SELEKSI CPNS , SELEKSI CPNS

seleksi CPNS 2013 BablasHot!: Pendaftaran CPNS Dibuka 1-28 September, Ini Jadwal Lengkapnya! - Berita Liputan6

forex just secret: Hary Tanoe: Saya akan Bereskan Rupiah Kalau Jadi Wapres

krishna 8:31 PM Asia , Indonesia , Indonesian rupiah , Jakarta , Kalau , Languages , Programming

JAKARTA - Cawapres dari Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo berjanji menstabilkan nilai tukar rupiah apabila terpilih menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Wiranto dari Partai Hanura.

"Semua ada aturan mainnya, yakni membuat aturan jelas supaya rupiah bisa menguat. Itu adalah tugas pemerintah dan inilah alasan saya masuk politik. Kalau saya jadi (Wakil Presiden), saya akan bereskan (rupiah)," papar dia di acara Gala Dinner MNC Business 3rd Anniversary & Awarding, Jakarta, Rabu (28/8/2013) malam.

Dari kacamata pengusaha dan kalangan politik, lebih lanjut Hary menuturkan, cara untuk meningkatkan kurs rupiah adalah dengan menaikkan suku bunga acuan (BI rate).

"Memang agak terlambat tapi masih bisa, karena idealnya BI Rate di kisaran 7% sampai 7,5%. Ini untuk mengerem impor trutama barang konsumsi," ujarnya.

Cara lain, sambung Hary, dengan mengatur kredit perbankan dan mengalihkan penyaluran kredit ke sektor produktif bukan konsumtif. Sektor produktif ini termasuk dunia usaha mengingat pertumbuhan ekonomi didorong dengan penyediaan lapangan kerja.[ian/psn]

Irish Cream and Chocolate Cheesecake

krishna 3:43 PM Foods

I was soon appraised of the subject of their conversation, as, calling to Sola, Tars Tarkas signed for her to send me to him. I had by this time mastered the intricacies of walking under Martian conditions, and quickly responding to his command I advanced to the side of the incubator where the warriors stood.

As I reached their side a glance showed me that all but a very few eggs had hatched, the incubator being fairly alive with the hideous little devils. They ranged in height from three to four feet, and were moving restlessly about the enclosure as though searching for food.
As I came to a halt before him, Tars Tarkas pointed over the incubator and said, "Sak." I saw that he wanted me to repeat my performance of yesterday for the edification of Lorquas Ptomel, and, as I must confess that my prowess gave me no little satisfaction, I responded quickly, leaping entirely over the parked chariots on the far side of the incubator. As I returned, Lorquas Ptomel grunted something at me, and turning to his warriors gave a few words of command relative to the incubator. They paid no further attention to me and I was thus permitted to remain close and watch their operations, which consisted in breaking an opening in the wall of the incubator large enough to permit of the exit of the young Martians.

On either side of this opening the women and the younger Martians, both male and female, formed two solid walls leading out through the chariots and quite away into the plain beyond. Between these walls the little Martians scampered, wild as deer; being permitted to run the full length of the aisle, where they were captured one at a time by the women and older children; the last in the line capturing the first little one to reach the end of the gauntlet, her opposite in the line capturing the second, and so on until all the little fellows had left the enclosure and been appropriated by some youth or female. As the women caught the young they fell out of line and returned to their respective chariots, while those who fell into the hands of the young men were later turned over to some of the women.

I saw that the ceremony, if it could be dignified by such a name, was over, and seeking out Sola I found her in our chariot with a hideous little creature held tightly in her arms.

The work of rearing young, green Martians consists solely in teaching them to talk, and to use the weapons of warfare with which they are loaded down from the very first year of their lives. Coming from eggs in which they have lain for five years, the period of incubation, they step forth into the world perfectly developed except in size. Entirely unknown to their mothers, who, in turn, would have difficulty in pointing out the fathers with any degree of accuracy, they are the common children of the community, and their education devolves upon the females who chance to capture them as they leave the incubator.

Their foster mothers may not even have had an egg in the incubator, as was the case with Sola, who had not commenced to lay, until less than a year before she became the mother of another woman's offspring. But this counts for little among the green Martians, as parental and filial love is as unknown to them as it is common among us. I believe this horrible system which has been carried on for ages is the direct cause of the loss of all the finer feelings and higher humanitarian instincts among these poor creatures. From birth they know no father or mother love, they know not the meaning of the word home; they are taught that they are only suffered to live until they can demonstrate by their physique and ferocity that they are fit to live. Should they prove deformed or defective in any way they are promptly shot; nor do they see a tear shed for a single one of the many cruel hardships they pass through from earliest infancy.

"Jaga Keberagaman atau NKRI Tinggal Sejarah"

krishna 4:04 AM Asia , Embassies and Consulates , Golkar , Government , Indonesia , Jakarta , Pancasila , SlideShare

English: Map showing the parties/organizations with the largest vote share per province in Indonesia's elections from 1971 to 2004 (Photo credit: Wikipedia)

JAKARTA, KOMPAS.com — Keragaman tidak seharusnya hilang dari Indonesia. Bila keragaman yang menjadi peninggalan para pendiri bangsa dan pejuang tak dipertahankan, Indonesia akan terpecah.

"Kalau tidak mampu mengawal keberagaman, saya khawatir NKRI tinggal sejarah," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto dalam acara Silaturahim Idul Fitri 1434 H yang digelar Partai Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (26/8/2013) malam.
Halalbihalal itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketum Partai Gerindra Suardi, Ketum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Hanura Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, petinggi parpol lain, dan para kader Golkar.
Sidarto mengatakan, selama 68 tahun merdeka, Indonesia mengalami pasang surut. Namun, ternyata Indonesia tetap bisa bertahan lantaran ada empat pilar yang dipegang, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hal senada dikatakan MS Kaban. Apa pun perbedaannya, kata dia, Indonesia harus tetap satu. Ia juga mengingatkan agar semua pihak berpikir berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Mukadimah UUD 1945. Tuhan harus menjadi sumber kebenaran.
"Mari bangun bangsa dengan nilai-nilai kebenaran," tegas Kaban. Apabila tanamkan nilai-nilai kebenaran, ujar dia, akan tumbuh tindakan-tindakan yang benar. Tindakan benar akan melahirkan kebiasaan yang benar, lanjut dia, dan kebiasaan yang benar akan melahirkan karakter yang benar.

"Pertanyaannya, apakah kita telah membangun bangsa yang memiliki karakter yang benar di dalam seluruh aspek kehidupan? Siapa yang memiliki karakter, dia bisa menentukan nasib bangsanya," kata Kaban.

Editor : Palupi Annisa Auliani

- Kompas.com

bablashot

Labels

Technology

Breaking News

Latest Post

Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

PRESTASI PEMBANGUNAN Presiden Suharto (Bidang Ekonomi)

PRESTASI PEMBANGUNAN

(Bidang Ekonomi)

JadwalSeleksi CPNS 2013

forex just secret: Hary Tanoe: Saya akan Bereskan Rupiah Kalau Jadi Wapres

Irish Cream and Chocolate Cheesecake

"Jaga Keberagaman atau NKRI Tinggal Sejarah"

Author Name

Contact Form