Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

Seorang pekerja melintasi wisma putri junor di kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkap adanya aliran duit ke Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Audit itu membeberkan adanya berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang terkait untuk memuluskan anggaran Hambalang.

Salah satunya adalah pertemuan seorang petinggi PT Metaphora Solusi Global dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Olahraga Wafid Muharam pada 2010, yang membahas pemberian sejumlah dana dari PT Adhi Karya kepada pihak Kementerian Olahraga terkait dengan urusan DPR, demikian tertulis dalam laporan audit investigasi yang salinannya diperoleh Tempo.




Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dan PT Metaphora adalah salah satu subkontraktor. Dalam audit, yang akan diserahkan ke DPR hari ini, juga disebutkan adanya pencairan cek bernilai Rp 2 miliar dan Rp 1,3 miliar dari Adhi Karya. Dalam beberapa kesempatan, direksi Adhi Karya membantah adanya anggaran itu.

Dalam audit itu juga disebutkan adanya permintaan duit dari Mahyuddin N.S.--saat itu Ketua Komisi Olahraga DPR--untuk membantu pemenangan salah satu calon Ketua Umum Partai Demokrat sebesar Rp 500 juta. Permintaan duit itu disampaikan kepada Wafid Muharam. Belakangan muncul tambahan permintaan duit Rp 100 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 600 juta. Perihal uang untuk calon ketua umum ini juga pernah dibantah Partai Demokrat. Wafid saat ini menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Mahyuddin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo tak berbalas. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyangkal terjadi transaksi bawah meja untuk memuluskan pembahasan anggaran Hambalang yang membengkak dari semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. “Saya tak pernah membahas penambahan Hambalang,” katanya.




Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tidak membenarkan ataupun membantah soal salinan hasil audit yang diperoleh Tempo. Ia hanya mengatakan akan menyerahkan hasil audit investigasi ke DPR hari ini.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, S.P., belum bisa memastikan penerimaan duit untuk para anggota DPR terkait dengan proyek Hambalang. Namun dia menjanjikan hasil audit BPK bakal ditindaklanjuti lembaganya.