bablashot

AMDAL TERDIRI DARI :

- KERANGKA ACUAN

- ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)

- RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)

- RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

TAHAPAN STUDI AMDAL :

A. IDENTIFIKASI KOMPONEN RENCANA KEGIATAN DAN RONA LINGKUNGAN AWAL YANG AKAN MENIMBULKAN DAMPAK PENTING

B. IDENTIFIKASI KOMPONEN LINGKUNGAN YANG AKAN TERKENA DAMPAK

C. PERKIRAAN PERUBAHAN RONA LINGKUNGAN AKIBAT RENCANA KEGIATAN (PENDUGAAN DAMPAK PENTING)

D. EVALUASI DAMPAK PENTING

E. REKOMENDASI BERUPA RKL DAN RPL BAGI PEMRAKARSA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN

Alur Kebijakan:

AMDAL –> PERNYATAAN LAYAK LINGKUNGAN –> PROYEK LAYAK BANGUN–>RKL & RPL DILAKSANAKAN

KONDISI AMDAL DI INDONESIA SAAT INI

PANDANGAN DAN KOMITMEN PEMRAKARSA

- AMDAL Dan implementasinya dipandang sebagai cost center

- Tidak ada insentif maupun sanksi bagi pemrakarsa yang:

- Menyusun dg tidak menyusun AMDAL (walau tergolong wajib AMDAL

- Menyusun AMDAL secara benar dan baik dg yang asal jadi

- Mengimplementasikan AMDAL dg yg tidak

- Tidak mengetahui ada perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sbg bagian dr studi kelayakan dg bila disusun sesudahnya

Di KALANGAN APARATUR PEMERINTAH

- AMDAL lebih dipandang semata-mata sebagai instrumen perijinan daripada sebagai instrumen pengelola lingkungan

- Dok. AMDAL harus mencantumkan serinci mungkin upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan

- Terbatas SDM yang berkemampuan menilai AMDAL

- AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh oknum aparatur pemerintah, pemrakarsa atau konsultan tertentu

PANDANGAN PENYUSUN AMDAL

- AMDAL akan disusun lebih baik bila data dan informasi rencana usaha dan atau kegiatan ter-sedia lengkap

- RKL ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting

- RPL ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting dan belum dibatasi pada komponen tertentu yg merupakan sensitif indikator

KEBIJAKAN, PERATURAN PER-UNDANGAN DAN PENEGAKANNYA

Lemahnya penegakan hukum bagi:

- Usaha/kegiatan yang tidak menyusun AMDAL (meski termasuk wajib AMDAL)

- Usaha/kegiatan yg tidak melaksanakan hasil AMDAL

UKL-UPL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN)

- DOKUMEN UKL-UPL DIBUAT PADA FASE PERENCANAAN PROYEK SEBAGAI KELENGKAPAN DALAM DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN

- BAGI USAHA/KEGIATAN YG TELAH BERJALAN NAMUN BELUM MEMILIKI UKL-UPL DIWAJIBKAN MENYUSUN DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)

- DIBUAT UNTUK PROYEK-PROYEK YANG DAMPAK LINGKUNGAN DAPAT DIATASI, SKALA PENGENDALIANNYA KECIL DAN TIDAK KOMPLEKS

FORMAT UKL-UPL SESUAI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran II

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : ________________________________

2. Nama pemrakarsa : ________________________________

3. Alamat kantor,nomor telepon/fax: ________________________________

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usahadan/atau kegiatan: ___________________________________

2. Lokasi rencana usahadan/atau kegiatan: ___________________________________

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk

kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatanbesar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan petalokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) danletak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _______________________ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak

3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang

perhubungan

4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi,operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen

kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku,proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yangdibebaskan dan status tanah).b. dan lain lain……

Tahap Konstruksi:

a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).

b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).

c. dan lain-lain…..

Tahap Operasi:

a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).

b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).

c. dan lain-lain…

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya,lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;

2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;

3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan

4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK JENIS DAMPAK BESARAN DAMPAK KETERANGAN

(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh:

Kegiatan Peternakan padatahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :

1. Limbah cair

2. Limbah padat (kotoran)

3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak

Contoh:

Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair

Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat

Penurunan kualitas udara akibat pembakaran (Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)

Contoh:

Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.

Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/minggu.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;

2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;

3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagaimana Caranya untuk menghindari Penipuan dari orang yang belum anda kenal, khususnya pemipuan di facebook yang sering terjadi.

Seorang pria membaca tweet di telepon di depan logo Twitter ditampilkan di Bordeaux, barat daya Perancis, 10 Maret 201

Twitter telah meluncurkan situs baru, Twitter lite ponsel yang ditujukan untuk pasar negara berkembang di mana orang masih menggunakan koneksi lambat jaringan mobile 2G .
Twitter Lite , menurut perusahaan, akan menggunakan lebih sedikit data dan akan sampai 30 persen lebih cepat dari situs twitter biasa.
Layanan ini akan diluncurkan secara global, tetapi terutama ditujukan untuk India, Afrika dan bagian dari Amerika Latin yang masih menggunakan tekhnologi 2G.
“Twitter Lite menyediakan fitur kunci dari Twitter, timeline, Tweets, Direct Messages (Pesan Langsung), trends, profiles, media uploads (upload media), notifications (pemberitahuan), dan banyak lagi,” kata Twitter dalam sebuah posting blog.


Twitter Lite juga menawarkan “data saver mode (modus data saver)” yang memungkinkan pengguna untuk melihat preview kecil dari video dan gambar sebelum mereka melihat tampilan full. Itu bisa menghemat hingga 70 persen pada penggunaan data, kata perusahaan itu.
Untuk pengguna Android, Twitter Lite masih bisa mengirimkan notifikasi push serta dukungan offline “sehingga Anda tidak akan terganggu dalam menggunakan Twitter jika tiba-tiba anda kehilangan koneksi sementara,” kata perusahaan itu.
Menurut kelompok operator ponsel global, ada 3,8 koneksi smartphone secara global pada akhir 2016. Dari data tersebut mereka, 45 persen masih menggunakan jaringan 2G yang lebih lambat.
Twitter mengikuti kecenderungan perusahaan-perusahaan teknologi yang menawarkan versi lite dari layanan mereka. Facebook memiliki versi lite untuk kedua aplikasi Facebook utama dan aplikasi Messenger-nya. Microsoft menawarkan versi lite dari Skype untuk pengguna di India.

Berikut posting blog "Twitter Lite" selengkapnya:
Memperkenalkan Twitter Lite
Kamis, April 6, 2017 | Oleh Patrick Traughber ( @ptraughber ), Product Manager [06:04 UTC] Menciak

Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia menggunakan Twitter untuk melihat apa yang terjadi sekarang. Namun, ada beberapa hambatan untuk menggunakan Twitter, termasuk jaringan yang lambat bergerak, rencana data yang mahal, atau kurangnya penyimpanan pada perangkat mobile. Sementara adopsi smartphone tumbuh 3,8 miliar koneksi pada akhir 2016, 45% dari koneksi mobile masih pada jaringan 2G yang lebih lambat, menurut GSMA .

Hari ini, kita meluncurkan Twitter Lite , pengalaman web mobile baru yang meminimalkan penggunaan data, beban cepat pada koneksi lambat, adalah tangguh pada jaringan mobile tidak dapat diandalkan, dan memakan kurang dari 1MB pada perangkat Anda. Kami juga dioptimalkan untuk kecepatan, dengan waktu peluncuran hingga 30% lebih cepat serta navigasi cepat di seluruh Twitter. Twitter Lite menyediakan fitur kunci dari-twitter Anda waktu, Tweet, Pesan Langsung, tren, profil, upload media, pemberitahuan, dan banyak lagi. Dengan Twitter Lite, kami membuat Twitter lebih mudah diakses jutaan orang-semua yang Anda butuhkan adalah sebuah smartphone atau tablet dengan browser.

    https://twitter.com/Twitter/status/849854502433808384

Selain itu, kami telah menambahkan modus data saver, yang selanjutnya mengurangi jumlah data seluler yang digunakan. Dalam mode ini, Anda akan melihat preview gambar dan video sebelum memilih mana yang untuk sepenuhnya memuat. Hal ini dapat mengurangi penggunaan data hingga 70%, sehingga lebih terjangkau bagi Anda untuk menggunakan Twitter di daerah di mana mobile data mahal.


Twitter Lite memiliki fitur tambahan di Google Chrome dan browser modern lainnya pada perangkat Android. Anda sekarang dapat menerima berbagai pemberitahuan push, sehingga Anda akan disiagakan untuk apa yang terjadi di Twitter sepanjang hari. Twitter Lite juga menawarkan dukungan offline, sehingga Anda tidak akan terganggu saat menggunakan twitter jika Anda sementara kehilangan koneksi Anda. Anda juga dapat menambahkan Twitter Lite ke layar utama perangkat, sehingga Anda dapat memulai Twitter dengan cepat hanya dengan satu ketukan.

Menimbang :

bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;


Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;

3. Undang-undang REFR DOCNM="74uu008">Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);


Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB II

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

(1) Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan
a.tunjangan jabatan;
b.tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b. seluruh biaya rumah tangganya;
c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 4

Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

TGPT NAME="ps5">Pasal 5

Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Pasal 6

(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing :

a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;

b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 9

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Pasal 10

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
a. meninggal dunia;
b. diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b. pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(3) Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.


Pasal 11

Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Pasal 12

(1) Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pension janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
(2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia.
(3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan:
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 13

Kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, masing-masing :
a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 14

(1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 15

(1) Apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden.
(2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang:
a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
c. belum pernah kawin.

(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan
a. meninggal dunia;
b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d. telah kawin.

Pasal 16

Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan :
a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2);
b. sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Apabila Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pemakamannya diselenggarakan oleh Negara.
(2) Apabila isteri/suami Presiden, isteri/suami Wakil Presiden, isteri/suami bekas Presiden, isteri/suami bekas Wakil Presiden, janda/duda bekas Presiden, atau janda/duda bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh Negara.

Pasal 18

Pemberian dan penghentian pembayaran pension sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19

Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

BAB V


KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pensiun janda dan hak-hak lainnya bagi isteri bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan kepada isterinya yang sah.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri, maka :
a. pension janda dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
b. nilai sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud data Pasal 13 huruf a dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
c. sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya disediakan bagi isteri pertama yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 1978

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,


SUDHARMONO, SH

Prospek Partai Demokrat untuk unjuk gigi dan memenangkan pemilihan presiden 2019 diperkirakan 'suram' menyusul kekalahan Agus Yudhoyono di Pilkada Jakarta 2017.Agus, yang berpasangan dengan birokrat Sylviana Murni, berdasarkan berbagai hasil hitung cepat berada di posisi terakhir, di bawah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Respons-respons SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus dan tokoh Partai Demokrat) belakangan ini lebih menempatkan pertarungan DKI ini sebagai pertarungan 2019. Sehingga reaksi-reaksi yang dilakukan belakangan ini justru backfire pada dirinya sendiri. Setidak-tidaknya itu tidak menguntungkan Agus," kata Muhamad Asfar, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya.
Dia menambahkan kekalahan Agus di Jakarta akan menyulitkan Partai Demokrat untuk meraih dukungan dan simpati masyarakat karena apa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan sangat membuka kekurangan pada tokoh dan partai tersebut. Asfar mencontohkan beberapa kalangan yang membuka kekurangan dan keburukan SBY di masa lalu secara sangat vulgar.

• Siapa terpental di Pilkada DKI Jakarta -Agus, Ahok atau Anies?
• Pilkada 2017: Agus menerima kekalahan 'dengan lapang dada'

Beberapa jam menjelang pencoblosan, mantan ketua KPK Antasari Azhar secara terbuka mengatakan bahwa 'SBY tahu persis kasus pembunuhan' yang membuatnya dipenjara.
Menanggapi tudingan ini, SBY mengatakan Antasari mengambil langkah tersebut untuk mencegah Agus memenangkan Pilkada Jakarta.
Asfar memperkirakan proses hukum terhadap sejumlah petinggi Partai Demokrat dan orang-orang dekat SBY akan terus berlanjut, tetapi tidak akan sampai menyentuhnya karena berbagai pihak masih menghormati presiden ke-6 Indonesia tersebut.

Hak atas foto AFP Getty

Pengakuan kekalahan Agus
Di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Agus, sudah menyatakan pihaknya menerima kekalahan pada Pilkada Jakarta.
"Seperti pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Sepanjang kampanye saya menolak membicarakan kekalahan, karena pantang bicara kekalahan selagi berjuang ... Hari ini tentu berbeda, secara ksatria dan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta," kata Agus.

• Agus, Ahok dan Anies rilis aplikasi pantau Pilkada Jakarta, mana yang paling efektif?
• Agus, Ahok dan Anies: Bagaimana menangani kepadatan penduduk Jakarta?

Sebelumnya, lembaga SMRC, Pollmark, LSI, Indikator, Kompas, dan Charta Politika memprediksi Ahok-Djarot unggul dalam Pilkada Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat. Ahok memimpin dengan kisaran 43-42%, sementara Anies-Sandi 39-40%. Agus berada di posisi ketiga dengan 16-18%.

Kemenangan Ahok di pusat FPI

Keunggulan Ahok-Djarot antara lain terlihat di TPS 17 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang merupakan tempat pimpinan FPI, Rizieq Shihab, memberikan suaranya.
Rizieq adalah salah satu tokoh sentral di balik aksi besar-besaran yang menuntut kasus dugaan penistaan agama yang tengah dihadapi Ahok digelar secara fair dan transparan.
Apa komentar analis politik Muhamad Asfar atas kemenangan Ahok di TPS Rizieq?
"Sebenarnya saya tidak mengikuti perkembangan di lokasi tempat Habib Rizieq itu secara persis ...," kata Asfar.
"Ttetapi dari pengamatan saya secara umum dari beberapa kali mengikuti survei di Jakarta, memang karakteristik pemilih Ahok itu lebih pada masyarakat yang, di samping kelas menengah atas, mereka itu rata-rata sangat terdidik. Sehingga bisa jadi di tempat Habib Rizieq itu memang, kebanyakan masyarakat yang tinggal di situ itu terdidik, katanya pula
Setelah dilakukan penghitungan sebanyak lima kali, pasangan Ahok-Djarot dinyatakan menang di Petamburan dengan 279 suara, sementara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 212 suara dan pasangan Agus Harimurti-Sylviana Murni mendapatkan 38 suara.
Suara Anis digabung dengan suara Agus saja belum mampu mengalahkan suara Ahok =

Agus+Anis =  212 + 38 = 250
Ahok = 279.
Masih menang Ahok